Jakarta, NU Online
Tumpang tindih antar perangkat organisasi NU, yakni antar lajnah, lembaga dan badan otonom, akan dihindari melalui perombakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar Maret mendatang.
Ketua komisi organisasi Muktamar ke-32 NU, KH Masdar Farid Mas’udi mengatakan, dalam draf AD/ART baru dipastikan semua perangkat organisasi NU berjalan dan bekerja sesuai dengan peranan, fungsi dan domain masing-masing dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu.<>
“Jangan sampai nanti ada badan otonom dan lembaga atau lajnah yang menggarap program yang sama,” kata Masdar di sela rapat komisi organisasi di kantor PBNU Jakarta, Selasa (2/2).
Dalam draf AD/ART baru, beberapa badan otonom NU, baik yang berbasis gender dan usia seperti Fatayat dan Ansor, atau berbasis profesi seperti Sarbumusi dan Jam’iyatul Qurro’ wal Huffazh ditugaskan untuk menangani soal pembinaan dan kaderisasi NU.
Badan otonom tidak bisa menangani urusan sektoral seperti wakaf, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Urusan sektoral ditangani oleh lajnah dan lembaga, yang dalam praktiknya tetap melibatkan badan otonom tertentu terkait dengan sasaran program sektoral yang dijalankan.
“Lalu sesuai dengan penamaannya beberapa lajnah akan ditempatkan di bawah syuriyah, sementara lembaga-lembaga berada di bawah naungan tanfidziyah,” kata Masdar yang juga Ketua PBNU.
AD/ART baru ini juga menghindarkan adanya lembaga ad hoc. Seperti diketahui, pada periode ini ada beberapa lembaga ad hoc yang dibentuk oleh PBNU untuk menangani program tertentu.
“Intinya AD/ART nanti akan mengarah kepada reorganisasi, agar semua perangkat organisasi bekerja sesuai domain masing-masing dan tidak tumpang tindih,” kata Masdar yang juga Ketua PBNU.
Ia mengakui beberapa perangkat organisasi di lingkungan PBNU tidak bisa bekerja maksimal. Selain persoalan pembagian tugas antar perangkat yang tumpang tindih, beberapa perangkat itu tidak diisi oleh orang yang tepat. (nam)
Tumpang tindih antar perangkat organisasi NU, yakni antar lajnah, lembaga dan badan otonom, akan dihindari melalui perombakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar Maret mendatang.
Ketua komisi organisasi Muktamar ke-32 NU, KH Masdar Farid Mas’udi mengatakan, dalam draf AD/ART baru dipastikan semua perangkat organisasi NU berjalan dan bekerja sesuai dengan peranan, fungsi dan domain masing-masing dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu.<>
“Jangan sampai nanti ada badan otonom dan lembaga atau lajnah yang menggarap program yang sama,” kata Masdar di sela rapat komisi organisasi di kantor PBNU Jakarta, Selasa (2/2).
Dalam draf AD/ART baru, beberapa badan otonom NU, baik yang berbasis gender dan usia seperti Fatayat dan Ansor, atau berbasis profesi seperti Sarbumusi dan Jam’iyatul Qurro’ wal Huffazh ditugaskan untuk menangani soal pembinaan dan kaderisasi NU.
Badan otonom tidak bisa menangani urusan sektoral seperti wakaf, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Urusan sektoral ditangani oleh lajnah dan lembaga, yang dalam praktiknya tetap melibatkan badan otonom tertentu terkait dengan sasaran program sektoral yang dijalankan.
“Lalu sesuai dengan penamaannya beberapa lajnah akan ditempatkan di bawah syuriyah, sementara lembaga-lembaga berada di bawah naungan tanfidziyah,” kata Masdar yang juga Ketua PBNU.
AD/ART baru ini juga menghindarkan adanya lembaga ad hoc. Seperti diketahui, pada periode ini ada beberapa lembaga ad hoc yang dibentuk oleh PBNU untuk menangani program tertentu.
“Intinya AD/ART nanti akan mengarah kepada reorganisasi, agar semua perangkat organisasi bekerja sesuai domain masing-masing dan tidak tumpang tindih,” kata Masdar yang juga Ketua PBNU.
Ia mengakui beberapa perangkat organisasi di lingkungan PBNU tidak bisa bekerja maksimal. Selain persoalan pembagian tugas antar perangkat yang tumpang tindih, beberapa perangkat itu tidak diisi oleh orang yang tepat. (nam)
