Kediri, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, organisasi Nahdlatul Ulama akan berada di garda terdepan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk, dari upaya sebagian kalangan yang menginginkan agar negara ini didasarkan pada syariat Islam.
Menurutnya, upaya-upaya tersebut mengingkari kesepakatan para founding fathers Indonesia. “Jika ada orang yang ingin mengubah konstitusi, ulama akan ada di barisan depan untuk mempertahankan,” tegasnya dalam seminar di Pondok Pesantren Al-Ma’ruf, Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri, Sabtu (30/6).
<>Dikatakan Kang Said (panggilan akrab KH Said Aqil Siradj), usul penerapan syariat Islam bukan menyangkut masalah baik-buruk atau benar-salah. Akan tetapi, lebih pada komitmen untuk menjaga kesepakatan para pendiri bangsa. Sebab, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, J Leimena, atau AA Maramis telah sepakat untuk mendirikan bangsa ini di atas kemajemukan.
Makanya, Kang Said, kalaupun ada kalangan Nasrani yang juga menginginkan penerapan konstitusi yang didasarkan ’syariat’ agama mereka, hal itu juga mengingkari tokoh-tokohnya seperti Leimena atau Maramis.
Ditambahkan, keutuhan NKRI akan terancam jika setiap daerah menginginkan munculnya calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika usulan itu diloloskan, akan memicu tuntutan munculnya partai-partai lokal.
“Kalau ini terjadi, berarti bentuk negara kita sudah berubah menjadi federasi. Ini masalahnya,” tandas alumnus Universitas Ummul Qura, Arab Saudi ini.(jp/sam)
