Jakarta, NU Online
Munculnya wacana ekonomi kerakyatan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden patut mendapatkan apresiasi. Wacana yang berkembang diharapkan mengarah pada upaya koreksi total terhadap tatanan ekonomi politik dunia yang didominasi oleh kekuatan pasar yang sangat tidak adil dan menciptakan ketimpangan.
Demikian dalam diskusi kosolidasi ekonomi kerakyatan bertajuk ”Ini Dia Ekonomi Kerakyatan” di Gedung Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (3/6). Diskusi diadakan oleh Koalisi Anti Utang (KAU) bersama Serikat Petani Indonenesia (SPI).<>
Ekonomi kerakyatan yang diusung oleh para calon presiden-wakil presiden diharapkan bukan sekedar jargon dan slogan tanpa ada strategi mewujudkannya.
”Kegiatan ini didiselenggarakan untuk memberikan arahan dan perspektif yang jelas mengenai agenda ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi, mempertegas upaya membangun ekonomi kerakyatan sebagai jalan rakyat yang diusung sejak lama. Forum ini bukan sebagai ajang dukung-mendukung calon presiden-wakil preseiden,” kata, Ketua KAU Dani Setiawan.
Menurut Dani, agar ekonomi kerakyatan tidak sekedar menjadi jargon, sejumlah agenda kongkret harus diangkat ke permukaan seperti penghapusan sebagian utang luar negeri yang dinilai ”kriminal”, peningkatan disiplin pengelolalan keuangan dan pemberantasan korupsi.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembatasan penguasaan lahan dan redistribusi kepemilikan lahan kepada petani penggarap, pembaharuan UU koperasi, dan optimalisai peranan negara dalam pengelolaan aset strategis dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Diskusi konsolidasi ekonomi kerakyatan ini dihadiri oleh ekonom dan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, ekonom UGM Revrisond Baswir, Ketua Umum SPI Henry Saragih, dan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko.
Kegiatan ini diramaikan dengan orasi ekonomi kerakyatan yang menggebu-gebu dari Sujianto, Presiden Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia Sujianto dan Ustadz Imaduddin, seorang petani kecil dari Sukabumi, Jawa barat. (nam)
Munculnya wacana ekonomi kerakyatan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden patut mendapatkan apresiasi. Wacana yang berkembang diharapkan mengarah pada upaya koreksi total terhadap tatanan ekonomi politik dunia yang didominasi oleh kekuatan pasar yang sangat tidak adil dan menciptakan ketimpangan.
Demikian dalam diskusi kosolidasi ekonomi kerakyatan bertajuk ”Ini Dia Ekonomi Kerakyatan” di Gedung Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (3/6). Diskusi diadakan oleh Koalisi Anti Utang (KAU) bersama Serikat Petani Indonenesia (SPI).<>
Ekonomi kerakyatan yang diusung oleh para calon presiden-wakil presiden diharapkan bukan sekedar jargon dan slogan tanpa ada strategi mewujudkannya.
”Kegiatan ini didiselenggarakan untuk memberikan arahan dan perspektif yang jelas mengenai agenda ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi, mempertegas upaya membangun ekonomi kerakyatan sebagai jalan rakyat yang diusung sejak lama. Forum ini bukan sebagai ajang dukung-mendukung calon presiden-wakil preseiden,” kata, Ketua KAU Dani Setiawan.
Menurut Dani, agar ekonomi kerakyatan tidak sekedar menjadi jargon, sejumlah agenda kongkret harus diangkat ke permukaan seperti penghapusan sebagian utang luar negeri yang dinilai ”kriminal”, peningkatan disiplin pengelolalan keuangan dan pemberantasan korupsi.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembatasan penguasaan lahan dan redistribusi kepemilikan lahan kepada petani penggarap, pembaharuan UU koperasi, dan optimalisai peranan negara dalam pengelolaan aset strategis dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Diskusi konsolidasi ekonomi kerakyatan ini dihadiri oleh ekonom dan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, ekonom UGM Revrisond Baswir, Ketua Umum SPI Henry Saragih, dan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko.
Kegiatan ini diramaikan dengan orasi ekonomi kerakyatan yang menggebu-gebu dari Sujianto, Presiden Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia Sujianto dan Ustadz Imaduddin, seorang petani kecil dari Sukabumi, Jawa barat. (nam)
