Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi Dinilai Belum Pengaruhi Usaha Carteran dan Ojol di Rembang
NU Online · Kamis, 30 April 2026 | 16:00 WIB
Ayu Lestari
Kontributor
Rembang, NU Online
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor transportasi nonformal di Rembang, khususnya usaha jasa carteran dan ojek online.
Nanda, seorang pengemudi jasa carteran di Rembang, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini belum memengaruhi operasional usahanya. Ia menjelaskan bahwa kenaikan BBM hanya terjadi pada jenis non-subsidi yang umumnya digunakan kendaraan kelas ekonomi atas.
“Karena BBM yang naik hanya non-subsidi, yang notabene digunakan kendaraan kelas ekonomi atas,” ujar Nanda kepada NU Online, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, kendaraan yang digunakan dalam usaha carterannya masih mengandalkan BBM subsidi. Selain itu, kendaraan tersebut juga telah terdaftar dalam sistem barcode BBM. Dengan kondisi tersebut, tarif jasa carteran hingga kini belum mengalami perubahan.
“Sementara untuk tarif dan lainnya masih sama seperti sebelum kenaikan BBM,” tambahnya.
Di sisi lain, Khanda, seorang pengemudi ojek online, juga mengaku belum merasakan dampak kenaikan harga BBM. Ia menceritakan awal mula bekerja sebagai pengemudi ojol sejak Januari 2025, setelah masa kerjanya di sebuah instansi berakhir.
Saat itu, ia belum menyelesaikan studi sehingga belum memiliki ijazah untuk melamar pekerjaan. Dalam masa penantian tersebut, ia memilih menjadi pengemudi ojek online karena dinilai fleksibel.
“Sambil menunggu wisuda, saya mencari pekerjaan yang fleksibel untuk mengisi waktu luang, sehingga memilih menjadi driver ojek online,” ungkapnya.
Ia juga mengaku tidak merasakan stigma negatif selama bekerja sebagai pengemudi ojol. Baginya, bekerja tetap lebih baik dibandingkan menganggur, meskipun persaingan kerja cukup tinggi.
“Untuk BBM sejauh ini masih aman, karena saya menggunakan pertalite subsidi. Semua tergantung pada pemakaian saat bekerja,” pungkasnya.
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua