Warta

Wapres: NU Tak Pernah Keluar Khittah

Sabtu, 2 Februari 2008 | 21:28 WIB

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) tak pernah keluar dari Khittah(landasan dasar)-nya sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Menurutnya, dari dulu hingga sekarang, NU tetap menjadi ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya pikir, yang lebih tepat, NU tetap pada Khittah-nya. Karena, NU, para kiai, masih mengurus ratusan ribu pendidikan pondok pesantren, masih mengurusi umat,” terang Wapres Kalla dalam sambutannya saat menerima ratusan ulama dan kiai NU di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (2/2) malam.<>

Jika ada warga NU yang mengurusi aktif di politik praktis, tambahnya, hal itu tidak menjadi masalah. Demikian juga bila ada orang NU yang aktif di bidang ekonomi, sosial dan sebagainya, merupakan hal yang wajar. "Yang penting tugas pokoknya mengurusi agama, kemasyaraatan, dan pendidikan tidak terabaikan," jelasnya.

Menurut Wapres Kalla, warga NU seharusnya dapat membagi tugas untuk mengurus pesantren, politik, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan. "Kalau semua mengurus pesantren, lalu siapa yang mengurus politik. Harus ada harmonisasi. Diatur komposisinya," ujarnya.

Hal yang lebih penting lagi, lanjutnya, warga NU harus mandiri dan tidak tergantung pemerintah. "Contohnya, pesantren-pesantren yang berdiri, kan karena disokong infaq, sodaqoh, dan zakat masyarakat. Bukan bantuan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj, menjelaskan, acara silaturrahim antara para kiai dan ulama dengan Wapres Kalla itu merupakan bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-82 NU yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (3/2).

Puncak peringatan Harlah sendiri, jelasnya, merupakan upaya mempertegas kembali Khittah NU 1926. “Kita ingin mempertegas bahwa NU kembali pada Khittah-nya, Khittah 1926 bahwa NU merupakan organisasi keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Non politik (tidak berpolitik praktis),” terangnya. (rif)


Terkait