Kampus Harus Ambil Peran dalam Membantu Turunkan Angka Stunting

Yogyakarta, NU Online
Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta bekerja sama dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan bertema ‘Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting’ ini diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis-Jumat (16-17/3/2023). 

FGD ini menghadirkan Staf Wakil Presiden, Kepala BKKBN Yogyakarta, Kepala Kalurahan perwakilan desa di Gunungkidul dan Bantul, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, dan kader Posyandu yang selama ini bergerak sebagai ujung tombak dalam penurunan angka stunting di Yogyakarta.

“Kampus harus mengambil peran dalam menurunkan angka stunting di Yogyakarta,” ujar Widya Priyahita Pudjibudojo, Rektor UNU Yogyakarta dalam sambutannya. Ia menyoroti angka stunting di Yogyakarta yang masih tinggi, sementara ada ratusan kampus yang berdiri di ‘Kota Pelajar’ ini.

Ia menegaskan perlunya kampus-kampus di Yogyakarta untuk bersinergi dalam menurunkan angka stunting di kampungnya sendiri. Selama ini banyak kampus mengadakan kuliah kerja nyata di luar daerah. Ke depan ia berharap porsi untuk berkontribusi di Yogyakarta bisa lebih diperhatikan.

“Apabila isu stunting digarap oleh kampus-kampus yang ada, saya yakin angka stunting akan semakin menurun drastis,” sambung Widya. 

Menanggapi pernyataan Rektor, Kepala Bappeda Gunungkidul Saptoyo setuju apabila ada jaringan kampus yang menggarap persoalan stunting di Gunungkidul. Ia menyoroti program-program KKN yang selama ini berjalan di wilayahnya. “Program KKN banyak yang tumpang tindih dan tidak berkelanjutan karena program tahun ini berbeda dengan tahun selanjutnya,” keluhnya. 

Stunting menjadi persoalan yang banyak dihadapi keluarga di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang mengganggu pertumbuhan anak, ditandai dengan tubuh pendek. Meski bukan digolongkan sebagai penyakit, stunting sangat mempengaruhi perkembangan kognisi anak.

Rindang Farihah, Direktur Pusdeka UNU Yogyakarta yang menjadi salah satu narasumber menyebut beberapa penyebab stunting, mulai kondisi ekonomi hingga pola asuh anak. Ia menyebut empat keluarga paling berisiko stunting, yaitu keluarga kurang mampu, pendidikan rendah, sanitasi buruk, dan air minum yang tidak layak.

“Pusdeka berkomitmen untuk terlibat aktif dalam program percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari mendorong terciptanya keluarga yang sejahtera dan maslahah,” ucapnya. Ia menjelaskan bahwa hasil FGD akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk membuat intervensi kebijakan percepatan penurunan stunting.

Kisah dari Bantul

Kabupaten Bantul mencatat angka prevelensi stunting paling rendah di Yogyakarta di angka 6,72% pada 2022 (berdasarkan data E-PPGBM). Kepala Bappeda Bantul Fenty Yusdayati memberikan beberapa penjelasannya.

Pertama, Pemkab Bantul memiliki kebijakan anggaran inovatif yang bisa dialokasikan untuk hal-hal mendesak seperti program penurunan stunting. Kedua, berbagai elemen melakukan kerja-kerja kolaboratif menjalankan program ini. Inisiatif komunitas, instansi kesehatan, hingga pemerintah berperan sangat besar dalam penurunan angka stunting.

Sebagai contoh, ada banyak kader dan relawan yang mengedukasi masyarakat pentingnya memenuhi nutrisi pada bayi di bawah dua tahun (baduta) secara door to door dan melalui forum-forum. Karenanya, kesadaran masyarakat pun makin terbangun. Ia berharap agar apa yang dilakukan di Kabupaten Bantul bisa terus dipertahankan dan menjadi inspirasi daerah lain yang mengalami persoalan stunting.

Kontributor: Sarjoko
Editor: Syamsul Arifin