Masyarakat Sebetulnya Tahu Money Politik itu Dilarang

Kudus, NU Online
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kudus Kisbiyanto berpendapat, maraknya praktek politik uang pada Pemilu kali ini, menandakan rakyat merasa belum sejahtera. Akibat mental rakyat yang masih merasa miskin itu, uang politik dari caleg masih sangat dibutuhkan.<>

Menurut Kisbiyanto, Praktek money politik (politik uang) sudah jelas dilarang oleh hukum agama dan hukum negara karena tergolong sebagai suap atau sogokan.

"Sebetulnya, rakyat itu sudah tahu itu larangan. Tetapi karena mereka masih miskin (belum sejahtera) maupun mental mereka masih merasa miskin (meski sudah cukup sejahtera), uang Rp 5.000 - 20.000,- masih mau menerima," ujarnya kepada NU Online di Kudus, Rabu (9/4).

Kisbiyanto menyatakan menghilangkan politik uang tidak hanya dengan bicara praktek tersebut haram. Para pemimpin bangsa seperti pemerintah, DPR dan tokoh masyarakat harus bisa mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

"Jika org sudah tercukupi secara fisik dan mental, pasti money politic akan hilang, sbagaiamana di negara-negara maju yg sejahtera dan bermartabat."kata Dosen STAIN Kudus ini.

Bila pemimpin tidak mampu, kata Kisbiyanto, sama dengan merencanakan kegagalan dalam memberantas politik uang. Artinya, pemimpin tidak hanya sekedar jujur dan adil melainkan harus mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya.

"Jadi kita harus memastikan wakil rakyat kita adalah orang yang jujur, adil dan berkomitmen pada kesejahteran dan kemakmuran masyarakat,"imbuh mantan aktivis PMII Kudus ini.

Ke depan, harap Kisbiyanto, rakyat harus memiliki nilai tawar yang kuat sehingga orang lain sungkan memberikan sogokan uang untuk menentukan pemimpin. Apalagi, ada adagium "suara rakyat adalah suara Tuhan" harus menjadi kekuatan menghindari tawaran uang.

"Disamping itu, rakyat harus kaya baik secara fisik maupun kaya secara mental.Bila sudah kaya kita tidak butuh uang sogokan,"tandasnya.

Kisbiyanto mengharap hasil pemilu 2014 ini bisa melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.(Qomarul Adib/Anam)