PWNU Aceh Sambut Ditjen Pesantren, Tekanan Integritas dan Tata Kelola Bersih

Banda Aceh, NU Online

Anggota Majelis Masyayikh yang juga Ketua PWNU Aceh, Tgk H Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, menyampaikan apresiasi atas pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.

Menurut Abu Sibreh, kehadiran Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran pesantren sebagai pilar utama pendidikan keagamaan di Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak hanya mempertegas posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi pengembangan kualitas santri.

“Ini merupakan kabar baik bagi dunia pesantren. Negara hadir untuk memperkuat pesantren agar lebih terarah dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan para ulama,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menegaskan pentingnya transparansi dan integritas, khususnya dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Ditjen Pesantren.

“Ketegasan untuk menolak segala bentuk praktik uang dalam pengangkatan pejabat adalah hal yang sangat penting. Ini menjadi contoh bahwa jabatan adalah amanah, bukan sesuatu yang diperjualbelikan,” tegasnya.

Abu Sibreh menambahkan, pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga yang mengedepankan nilai keberkahan. Karena itu, ia berharap Ditjen Pesantren dibangun di atas fondasi yang bersih dan penuh keikhlasan.

“Jika institusi ini dijaga dengan integritas, insyaAllah keberkahan akan hadir. Namun jika sebaliknya, justru akan menimbulkan persoalan,” ungkapnya.

Ia berharap kehadiran Ditjen Pesantren dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, serta memiliki daya saing global.

Sebagai Ketua PWNU Aceh, Abu Sibreh juga menegaskan kesiapan Nahdlatul Ulama di Aceh untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pesantren, baik di bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Syafi’i, sebelumnya menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi pesantren secara nasional.

Ia menekankan bahwa proses penataan kelembagaan, termasuk pengisian jabatan, harus dilakukan secara transparan, terukur, dan bebas dari praktik transaksional.

“Tidak boleh ada praktik uang dalam bentuk apa pun dalam pengangkatan pejabat, bahkan hingga level pimpinan tertinggi. Integritas menjadi kunci dalam membangun institusi yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Menurutnya, Ditjen Pesantren diharapkan menjadi contoh dalam menghadirkan tata kelola yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

“Pesantren harus menjadi pusat lahirnya generasi unggul. Karena itu, pengelolaannya pun harus bersih agar keberkahan benar-benar hadir,” pungkasnya.