Tinggalkan Masyarakat, Pemerintah Tidak Maksimal dalam Mengatasi Covid-19

Mataram, NU Online

Ketua Lakpesdam NU Nusa Tenggara Barat, Muhammad Jayadi mengatakan langkah pemerintah dalam menangangi pandemi masih bersifat government centris, artinya selama ini pemerintah dianggap sebagai subjek tunggal dalam menekan penyebaran Covid-19 dan masyarakat sebagai objeknya.

 

"Dalam penanganan pandemi,  pemerintah tidak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal untuk menangani pandemi butuh peran aktif semua kalangan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri begitu saja,'' ungkap Jayadi kepada NU Online, Ahad (25/7).

 

Menurutnya, aturan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan pernyebaran kasus Covid-19 dinilai tidak mempunyai dampak signifikan, sebab dalam kebijakan yang melibatkan aparat keamanan tersebut justru malah menuai kontroversi di tengah masyarakat.

 

Pihaknya menilai, penanganan pandemi yang terlalu pemerintah centris tidak memberikan dampak yang maksimal dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Ia pun menyebutkan kasus di Nusa Tenggara Barat, angka positif Covid-19 per 24 juli 2021 sudah tercatat 18.806 kasus.

Jay, Sapaan akrabnya menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa menggandeng masyarakat dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, diantaranya adalah beberapa tokoh masyarakat seperti tuan guru, kiai kampung, ustadz, dai, pendeta, biksu, penyuluh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ormas, insan kampus, dan kelompok strategis lainnya.

''Namun peran strategis mereka tidak dimanfaatkan pemerintah,” kritik Ketua Umum PC PMII Mataram 2007-2008 ini.

Tokoh masyarakat, kata dia, punya peran strategis di kalangan akar rumput, karena tokoh-tokoh tersebut sangat dekat dengan masyarakat, keberadaannya cukup dihormati dan pesannya masih didengar dan ditaati masyarakat.

 

"Mereka bisa digandeng dan diajak bekerjasama mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19, pentingnya menjalankan protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi hingga menangkal berita hoaks terkait Covid-19," bebernya.

 

Dia menambahkan, pemerintah semestinya tidak terlalu mengandalkan peran aparat keamanan dalam menangani pandemi ini, sebab aparat dan masyarakat masih terkesan ada jarak dan cenderung menggunakan cara kurang humanis dalam melakukan penertiban.

 

"Pemerintah mestinya mengevaluasi pelibatan aparat dalam penanganan pandemi Covid-19, harus ada upaya kerja gotong royong dengan kelompok-kelompok masyarakat yang perannya besar di tengah warga,''pintanya.

 

Lokasi Vaksinasi Mudah Diakses Warga

Terkait vaksinasi, Ketua Lakpesdam NU NTB meminta pemerintah tidak menjadikan hal itu sebagai penghambat mobilitas dan pengekang aktivitas masyarakat, pemerintah semestinya merefleksikan tatakelola program vaksinasi yang masih sulit diakses warga.

 

"Program vaksinasi mestinya dilakukan di lingkungan yang dekat dengan warga, dengan memaksimalkan peran tenaga kesehatan di Puskesmas maupun Poskesdes, tidak dilakukan di tempat-tempat yang jangkauannya jauh dari warga yang malah menyebabkan kerumunan," tutupnya

 

Kontributor: Hadi
Editor: Aiz Luthfi