Internasional

AS Dikecam Karena Hapus Palestina dari Daftar Negara

Selasa, 27 Agustus 2019 | 11:15 WIB

AS Dikecam Karena Hapus Palestina dari Daftar Negara

Otoritas Palestina mengecam Amerika Serikat (AS) karena menghapus nama Palestina dari daftar negara-negara di laman pemerintahannya. (Ilustrasi: AFP)

Yerusalem, NU Online
Otoritas Palestina mengecam Amerika Serikat (AS) karena menghapus nama Palestina dari daftar negara-negara di laman pemerintahannya. Juru bicara Kantor Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh, menilai, langkah tersebut merupakan ‘kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan AS.’ Bahkan, Nabil menyebut kalau langkah AS tersebut sejalan dengan rencana kelompok sayap kanan Israel.

"Langkah ini menunjukkan pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, tetapi sepenuhnya selaras dengan rencana ekstremis sayap kanan Israel” kata Rudeineh, dikutip dari laman Xinhua, Senin (26/8).

Nabil menegaskan, AS seharusnya mengetahui bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah akan terwujud manakala ada pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk langkah AS tersebut. Menurutnya, kebijakan AS tersebut merupakan upaya untuk menggagalkan solusi dua negara yang dinilai bisa mengakhiri konflik Palestina dan Israel.

“Pemerintah AS saat ini mengimplementasikan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan melarikan diri dari haknya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina dalam rilisnya.

Sebelumnya, Radio Israel melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS referensi wilayah Palestina atau Otoritas Palestina dalam situs resminya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menilai, kebijakan AS menghapus Palestina dari daftar negara-negara di situsnya tersebut bukan lah agenda negeri Paman Sam tersebut, melainkan agenda Israel untuk mengukuhkan agenda pendudukan Israel atas tanah Palestina.

“Menghapus Palestina dari daftar negara Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri AS itu bukan terkait kepentingan nasional Amerika. Ini terkait memajukan agenda permukiman Israel," tulis Erekat melalui Twitternya.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah AS tersebut bukan berarti menghilangkan eksisten negara Palestina.

Palestina memutus hubungan diplomatiknya dengan AS setelah Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan besar AS ke sana. Semenjak itu, pemerintah AS di bawah Trump terus menekan Palestina agar bersedia berunding damai dengan Israel. Salah satunya dengan memotong bantuan untuk Palestina sebesar 200 juta dolar AS.

AS dilaporkan telah menyiapkan proposal ‘Kesepakatan Abad’ ini untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Namun pihak Palestina dan negara-negara pro-Palestina tidak sepakat dengan proposal usulan AS tersebut, karena usulan tersebut dinilai merugikan Palestina dan menguntungkan Israel.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan