Jelang Muktamar Ke-35, PCINU Jepang Usulkan Fleksibilitas Kepengurusan hingga Diplomasi Pemakaman Muslim

Jakarta, NU Online

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jepang menyampaikan sejumlah usulan strategis menjelang Muktamar ke-35 NU. Usulan tersebut meliputi fleksibilitas masa khidmah kepengurusan PCINU, penguatan diplomasi internasional, pemberdayaan ilmuwan Nahdliyin di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), hingga penyediaan lahan pemakaman bagi warga Muslim di Jepang.

Ketua PCINU Jepang Achmad Gazali menilai masa khidmah kepengurusan PCINU perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan tidak disamaratakan.

"Masa khidmah itu tidak disamakan atau bisa fleksibel bagi PCI yang sudah kuat posisinya. Kalau seperti di Jepang, saya rasa dua tahun sangat singkat," ujar Gazali saat diwawancarai NU Online, Jumat (31/7/2026).

Menurut Gazali, masa kepengurusan selama dua tahun di Jepang belum ideal mengingat PCINU Jepang membina 17 Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (MWCINU), sembilan lembaga, lima badan otonom, dan satu entitas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU). Fleksibilitas masa khidmah dinilai dapat menjaga kesinambungan program sekaligus menghemat energi organisasi.

Selain itu, PCINU Jepang berharap PBNU memberikan ruang yang lebih besar bagi PCINU untuk menjalankan fungsi diplomasi sebagai representasi NU di tingkat global, termasuk mempererat hubungan dengan ulama dan tokoh Muslim di Jepang.

"Kami ingin ulama yang selama ini sudah berkomunikasi dan bermitra di Jepang juga bisa diundang ke Indonesia agar lebih mengenal NU, misalnya melalui seminar atau sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan," katanya.

Gazali juga menyoroti pentingnya pemberdayaan alumni PCINU dan ilmuwan Nahdliyin yang berkiprah di bidang STEM. Menurutnya, NU telah memiliki banyak peneliti dan akademisi di bidang sains dan teknologi, tetapi belum memiliki wadah yang mampu mengonsolidasikan potensi tersebut.

"NU sudah kaya dengan ulama di bidang agama, sosial, maupun politik. Namun, di bidang STEM kita belum memiliki wadah yang memadai, padahal sumber daya manusianya sudah sangat banyak," ujarnya.

Ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat melahirkan kebijakan yang membuka ruang kontribusi bagi ilmuwan Nahdliyin bereputasi internasional dalam pengembangan organisasi.

Lahan pemakaman menjadi kebutuhan mendesak

Selain isu organisasi, Gazali menilai penyediaan lahan pemakaman bagi warga Muslim di Jepang juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Dengan jumlah warga negara Indonesia di Jepang yang kini mencapai sekitar 266 ribu jiwa, ketersediaan lahan pemakaman dinilai belum memadai.

Ia berharap PBNU dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Jepang terkait penyediaan lahan pemakaman Islam.

"Seandainya PBNU bisa berkomunikasi dengan pemerintah, tentu akan lebih baik. Pemerintah Indonesia melalui KBRI dapat berbicara dengan pemerintah Jepang agar di sana juga diizinkan memiliki lahan pemakaman Muslim," jelasnya.

Gazali menjelaskan, saat ini fasilitas pemakaman Muslim di Ibaraki dan Saitama sudah tersedia, tetapi kapasitasnya terbatas dan mulai penuh. Di sisi lain, biaya pemulangan jenazah ke Indonesia juga sangat tinggi.

"Kalau dipulangkan ke Indonesia biayanya sangat mahal. Dimakamkan di Jepang memang lebih murah, tetapi tetap membutuhkan biaya yang besar," ujarnya.

Saat ini, biaya satu petak makam di Prefektur Ibaraki mencapai sekitar 280 ribu yen atau sekitar Rp30 juta. Sementara di Saitama mencapai sekitar 320 ribu yen atau sekitar Rp34–35 juta.

Menurut Gazali, tantangan tidak hanya berasal dari aspek biaya, tetapi juga masih adanya penolakan sebagian warga lokal terhadap pembangunan pemakaman Muslim.

Karena itu, PCINU Jepang tengah mengupayakan pembelian dua kavling lahan pemakaman di Saitama dan berharap mendapat dukungan pendanaan dari LAZISNU.

"Kami ingin membeli lahan itu, tetapi masih terkendala dana. Barangkali PBNU melalui LAZISNU dapat membantu sehingga kebutuhan ini bisa segera terpenuhi," katanya.

Perkuat komunikasi PBNU dan PCINU

Gazali juga mengusulkan agar PBNU membangun mekanisme komunikasi yang lebih rutin dengan seluruh PCINU di berbagai negara.

"Barangkali bisa dibuat komunikasi yang lebih intensif antara PBNU dan PCINU. Tidak hanya melalui grup WhatsApp, tetapi juga ada pertemuan rutin sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman dan kondisi masing-masing negara," tuturnya.

Menjelang Muktamar ke-35 NU, Gazali turut menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan PBNU periode mendatang.

Ia berharap Rais Aam mampu menjaga marwah ulama, bijaksana dalam menyikapi perbedaan, serta memahami tantangan umat. Sementara Ketua Umum PBNU diharapkan memiliki integritas, tidak mudah tergoda kepentingan duniawi, dan memahami persoalan warga Nahdliyin di luar negeri.

"Kami berharap Ketua Umum PBNU ke depan memahami kebutuhan warga NU di luar negeri sekaligus mampu menjaga integritas dalam memimpin organisasi," pungkasnya.