Yerusalem Peringatkan Rencana Israel yang Mengincar Pusat Pelatihan Kejuruan UNRWA

Jakarta, NU Online

Pemerintah Gubernuran Yerusalem memperingatkan rencana pemerintah kota Israel untuk membangun kompleks pendidikan baru di kawasan Kafr Aqab, utara Yerusalem Timur yang diduduki. Proyek tersebut dinilai sebagai upaya baru untuk melemahkan keberadaan dan peran Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di kota tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (11/6/2026) dan dikutip kantor berita Palestina WAFA, Gubernuran Yerusalem menyebut proyek yang diajukan Israel itu menargetkan lahan yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi Pusat Pelatihan Kejuruan UNRWA bagi para pengungsi Palestina.

Menurut gubernuran, rencana bernomor 1421205 tersebut mencakup area seluas sekitar 82 dunam atau sekitar 8,2 hektare. Proyek itu diklaim sebagai solusi atas kekurangan ruang kelas dan fasilitas pendidikan di Kafr Aqab. Namun, implementasinya berpotensi mengakibatkan penghapusan pusat pelatihan kejuruan UNRWA dan penghentian seluruh aktivitasnya di lokasi tersebut.

Gubernuran Yerusalem menegaskan bahwa ancaman utama dari proyek tersebut tidak hanya terletak pada aspek tata ruang, tetapi juga pada upaya yang dinilai menyasar lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini berperan penting dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi Palestina.

Menurut pernyataan itu, penggantian fasilitas UNRWA dengan institusi yang berada di bawah otoritas Israel akan semakin melemahkan kehadiran dan fungsi badan PBB tersebut di Yerusalem.

Gubernuran juga menilai bahwa selama bertahun-tahun Israel kerap menggunakan kebutuhan dasar warga Palestina, khususnya di sektor pendidikan, sebagai alasan untuk memperluas kontrol atas tanah dan properti Palestina.

“Pengalaman selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan warga Palestina sering dijadikan dalih untuk melakukan pembongkaran, pengusiran, maupun penyitaan lahan dan bangunan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sebagai contoh, gubernuran menyoroti proyek kompleks pendidikan di Jabal al-Mukabber yang disetujui pada 2017. Namun, hingga delapan tahun setelah disahkan, sebagian besar proyek tersebut disebut belum direalisasikan.

Pernyataan itu juga mengingatkan pada kasus keluarga Salehieh di lingkungan Sheikh Jarrah yang pada 2022 dipaksa meninggalkan rumah dan usaha pembibitan tanaman mereka dengan alasan pembangunan fasilitas pendidikan. Akan tetapi, hingga kini pembangunan yang dijanjikan disebut belum dimulai.

Kasus serupa, menurut gubernuran, terjadi di Kota Anata. Meski proyek pembangunan sekolah bagi siswa Palestina telah disetujui beberapa tahun lalu, izin pembangunan belum diterbitkan dan pekerjaan konstruksi juga belum dimulai.

Gubernuran Yerusalem menegaskan bahwa Israel, yang dinilai bertanggung jawab atas krisis pendidikan kronis di lingkungan Palestina akibat diskriminasi dan pengabaian selama puluhan tahun, kini justru memanfaatkan krisis tersebut untuk membenarkan penyitaan tanah, pengambilalihan properti, dan pelemahan lembaga-lembaga yang memberikan layanan penting bagi warga Palestina.

Alih-alih menyelesaikan akar persoalan kekurangan fasilitas pendidikan, lanjut pernyataan itu, otoritas Israel dinilai menggunakan kebutuhan masyarakat sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki.