Aktivis Soroti Minimnya Integrasi WPS dalam Rehabilitasi Pascabencana di Aceh-Sumatra

Jakarta, NU Online

Aktivis lingkungan Masyitoh Chusnan menilai pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) belum menjadi arus utama dalam kebijakan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman bencana besar, termasuk tsunami 2004 di Aceh, seharusnya menjadi pelajaran penting dalam merancang kebijakan yang sensitif terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

“Pendekatan WPS memastikan perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan,” ujarnya dalam Konsultasi Kertas Kebijakan Situasi Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh 2025 dengan Pendekatan WPS di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut Masyitoh, pengalaman pascatsunami di Aceh dan berbagai bencana di Sumatra menunjukkan kebutuhan spesifik perempuan kerap terabaikan dalam perencanaan maupun distribusi bantuan. Minimnya pelibatan perempuan, kata dia, berpotensi memperbesar ketimpangan serta mengabaikan risiko kekerasan berbasis gender di situasi darurat.

Pendekatan WPS sendiri menekankan perlindungan, partisipasi, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik maupun bencana. Ia menilai integrasi WPS relevan dalam konteks pemulihan terbaru di Aceh dan Sumatra, yang tidak hanya menghadapi ancaman bencana alam, tetapi juga memiliki sejarah konflik dan kerentanan sosial.

Senada, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Deden Sukendar, menyatakan pemulihan pascabencana harus menjadi momentum memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas.

“Pemulihan bencana tidak boleh sekadar membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sistem sosial yang adil dan setara,” ujarnya.

Deden juga menekankan pentingnya data terpilah berdasarkan gender dalam setiap tahap penanganan bencana. Tanpa data tersebut, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dinilai akan kesulitan merancang program yang tepat sasaran.

Ia mengingatkan risiko kekerasan terhadap perempuan kerap meningkat di lokasi pengungsian maupun hunian sementara. Karena itu, integrasi perspektif WPS perlu mencakup mekanisme pengaduan yang aman, responsif, serta ramah bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, keberhasilan pemulihan di Aceh dan Sumatra tidak hanya diukur dari kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana prinsip keadilan gender diwujudkan.

“Jika WPS diintegrasikan secara serius, pemulihan bencana akan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkasnya.