Alissa Wahid: Pemilu Diadakan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kompeten

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hj Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid) mengatakan untuk bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dibutuhkan pemerintahan yang kompeten yang ditopang oleh pemimpin kompeten. Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pemimpin semacam itu.

Hal itu disampaikan Alissa saat pertemuan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada Jumat (/2/2024) di Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. 

Alissa mengatakan peran publik sangatlah penting termasuk dalam menyukseskan pemilu yang jujur dan adil. "Begitu publik ramai, memviralkan sesuatu, pihak yang diduga melanggar biasanya mengerem tindakan pelanggaran," kata Alissa.

Alissa mengatakan hal ini menjadi mekanisme 'pengadilan' masyarakat melalui dukungan mereka. "Sebab kadang-kadang pengadilan melalui hukum legal formal tidak memadai," ujarnya.

Tokoh lainnya, Laode M Syarif mengatakan sekuat-kuatnya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri karena berbagai tantangan dan kelemahan. Bawaslu harus bekerja dan berusaha mendapat dukungan masyarakat.

"Itulah yang dulu menjadi rumus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Setiap kami susah, tokoh-tokoh bangsa datang membantu," kata Laode M Syarif.

 

GNB datang menemani Bawaslu, lanjutnya, agar Bawaslu jangan sungkan menyuarakan kebenaran. "Jika ada hal-hal yang tidak benar, pimpinan Bawaslu secara kolektif menyampaikannya kepada publik," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh lainnya Prof Komarudin Hidayat mengungkapkan bahwa Bawaslu lahir sebagai representasi rakyat untuk mengawasi pemilu. "Kami ini (GNB) ibarat orang yang menabuh kentongan jika terjadi masalah," kata Komarudin Hidayat.

Sebelumnya pada kesempatan tersebut Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengatakan hendaknya tidak memikirkan hanya golongan sendiri, sebab perjuangan masa depan adalah perjuangan demi anak cucu.

Dia menegaskan bahwa peran Bawaslu sangat penting, sebab ambruknya pengawasan pemilu akan membuat harapan mendapatkan pemimpin yang negarawan, hanya angan-agan.

 

Adapun Prof Frans Magnis Suseno menyampaikan hal pokok yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar pemilu diterima sebagai jujur, adil, dan transparan. Jika rakyat merasa pemilu curang dan tidak adil lalu tidak mengakuinya, ini berbahaya.

 

Frans mengingatkan salah satu ciri demokrasi adalah jika terdapat pemerintah dan oposisi yang saling mengakui peran masing-masing. Oposisi melihat kelemahan dan memberikan alternatifnya, namun tetap mengakui pemerintah. Begitu sebaliknya.

Semua pihak, katanya, harus tetap menjaga Indonesia ini untuk tetap menjadi Indonesia yang aman. 'Orang bisa pergi dari Sabang-Merauke denga aman karena berhasil menciptakan identitas Indonesia. Mereka bangga mengaku sebagai Jawa, Manggarai, dan Bugis. Bahwa dalam 50-tahun, hubungan antarumat beragama jauh lebih baik,” kata Frans menggambarkan.

 

Para tokoh dalam pertemuan tersebut juga berdiskusi dengan Bawaslu yang hasilnya tertuang dalam 5 Risalah Hasil Pertemuan Tokoh dengan Bawaslu.