Alissa Wahid: Sistem Pendidikan Nasional Tak Serius Bangun Karakter

Jakarta, NU Online
Salah satu dari sembilan poin rekomendasi yang dikeluarkan Jaringan Gusdurian, setelah menggelar pertemuan nasional selama sepuluh hari pada 7-16 Desember lalu, adalah soal pendidikan yang terdapat di poin keempat.

Poin keempat rekomendasi Gusdurian untuk Indonesia berbunyi, “Perlu adanya pembaharuan paradigma pendidikan terkait arah dan pengelolaan hingga perbaikan kultur lembaga dalam kolaborasinya dengan masyarakat.”

“Hal tersebut perlu dilakukan agar sistem pendidikan Indonesia tidak lagi terdikte oleh kepentingan politik ekonomi global, melainkan konsisten pada dasar Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai agama, dan budaya lokal untuk masa depan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil, dan beradab,” bunyi poin tersebut selengkapnya. 

Baca juga: Gus Dur Alami Kekalahan Politik karena Perjuangkan Keadilan Rakyat

Mengenai pendidikan, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menegaskan bahwa tantangan di ranah pendidikan dipengaruhi oleh sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang memang tidak sungguh-sungguh memberikan pertumbuhan atau membangun karakter. 

“Tetapi, hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang urusannya ketenagakerjaan atau penyerapan kerja. Itu bagus. Tapi, sebetulnya itu tidak cukup. Akhirnya, pada saat kondisi ini, orang tua tidak bisa secepatnya beradaptasi fokus pada proses perkembangan karakter anak di rumah,” tutur putri sulung Gus Dur ini.

“Guru juga tidak sanggup mengubah proses pembelajaran untuk lebih banyak bertumpu pada pembelajaran karakter. Tapi tetap mengejar target kurikulum. Ini bikin pusing semua orang. Guru, murid, dan orang tuanya juga pusing,” sambung Alissa.

Baca juga: Politik bagi Gus Dur, Alissa: Wasilah Perkuat Martabat Kemanusiaan

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa rekomendasi yang dibuat Jaringan Gusdurian tersebut bersifat dua arah. Pertama, memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan terutama para pembuat kebijakan negeri ini seperti DPR RI dan pemerintah.

“Nah, kami membuat rekomendasi ini untuk mengingatkan agar memperbaiki cara pandangnya sehingga layanan dan program yang dimiliki pemerintah bisa mendukung keadilan dan kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Kedua, lanjut Alissa, rekomendasi Gusdurian untuk Indonesia juga menjadi panduan untuk para aktivis Gusdurian di seluruh penjuru mata angin. Dengan demikian, dalam dua tahun ke depan arah program-program di tingkat lokal berdasar pada sembilan poin rekomendasi itu.

Problem dasar pendidikan
Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menjelaskan bahwa problem dasar pendidikan di Indonesia adalah tereduksinya harkat martabat manusia karena orang hanya menjadi elemen dari proses kapitalisme yang besar.

“Kita terlalu sibuk untuk memikirkan, orang ini nanti kalau orang sudah selesai dalam proses belajar, mau jadi apa dalam sistem kapitalistik, sehingga pendidikan karakter itu tertinggal. Kita tidak melihat bahwa di negara-negara maju justru menguatkan pendidikan karakter,” jelas Gaffar.

“Sehingga nanti ketika orang dibutuhkan untuk mengisi proses industri dan pasar, mereka justru lebih siap. Daripada kita hanya fokus menyiapkan mereka dalam pendidikan itu untuk menjadi bagian dari produksi. Karakter ini yang tidak berjalan dengan baik,” imbuhnya. 

Baca juga: Saat Jabat Presiden, Gus Dur Libatkan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Pandemi Covid-19, kata Gaffar, semakin menyadarkan banyak orang bahwa sistem pendidikan di Indonesia memang sedang bermasalah. Sedangkan masalah utamanya adalah soal pendidikan berbasis karakter. 

“Fokus kami di Jaringan Gusdurian adalah mengembalikan pendidikan agar berjalan dalam tujuan untuk menguatkan harkat kemanusiaan itu, dengan prinsip humanisme ala Gus Dur. Itu tantangan pendidikan Indonesia ke depan,” katanya.

Baca juga: Gusdurian Dorong Konsep Pribumisasi Islam Jadi Strategi Gerakan Masyarakat

Lebih jauh ia mengatakan, sembilan poin rekomendasi Jaringan Gusdurian yang dikeluarkan pasca digelarnya pertemuan nasional merupakan turunan dari prinsip berfikir kemanusiaan dan keadilan yang secara konsisten selalu diajarkan Gus Dur. 

“Prinsipnya (dari 9 poin rekomendasi Jaringan Gusdurian) adalah rakyat. Jadi itu yang mendasari 9 poin. Kita ambil dari prinsip ajaran Gus Dur yang meletakkan manusia sebagai objek dan terlibat dalam proses politik, bukan hanya mencapai kepentingan jangka pendek,” jelas salah seorang perumus 9 rekomendasi Jaringan Gusdurian ini.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Musthofa Asrori