Arus Baru Ekonomi Indonesia, Dekatkan Harapan Rakyat

Jakarta, NU Online
Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Sumber harta Indonesia sangat komplit, yaitu dari laut, darat, dan bahkan udara. Namun sayang, hingga saat ini kekayaan tersebut belum bisa meningkatkan derajat ekonomi rakyat Nusantara sebagaimana yang diharapkan.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Inkopsim (Induk Keporasi Syirkah Muawanah), HM Al-Khaqqoh Istifa saat memberikan sambutan dalam Halal bi Halal Dewan Pengawas Inkopsim di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya, salah satu kendala yang menyebabkan kekayaan Indonesia belum bisa mendongkrak ekonomi rakyak secara optimal adalah belum maksimalnya penerapan UUD 45 pasal 33. Salah satu bunyinya (ayat 2) adalah; Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Itulah sistem ekonomi Pancasila. Kekayaan alam yang kita punya wajib hukumnya dikuasa negara untuk kemakmuran rakyat. Hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, seharusnya digarap oleh BUMN atau koperasi. Kalau selama ini masih ada bolong-bolongnya, kedepan kita harus fokus memaksimalkan pelaksanaan pasal itu.  Dan saya yakin Indonesia bisa,” uraiya sebagaimana rilis yang diterima  NU Online .

Di bagian lain, Gus Khaqqoh, sapaan akrabnya, mengapresiasi arus baru  ekonomi Indonesia yang digagas oleh KH ma’ruf Amin. Yaitu sinergi ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi umat guna memberikan efek ekonomi terhadap lingkup lebih kecil di bawahnya. Jadi tidak hanya mengandalkan kegiatan ekonomi konglomerasi.

“Saya kira gagasan beliau cukup masuk akal. Arus baru ekonomi Indonesia, sebuah ide yang makin mendekatkan kepada harapan rakyat,” tambahnya.

Gus Khaqqoh menegaskan, ukuran yang paling standar dari apa yang disebut ekonomi membaik adalah secara umum masyarakat terkecil ‘pendapatannya’ harus bisa makan 3 kali sehari dengan makanan yang laik.

“Pemerintah saat ini harus bisa mewujudkan hal tersebut, baik saat ini maupun yang akan datang,” pungkasnya. (Aryudi AR)