Nasional

BPS: Kenaikan Harga Beras masih Taraf Wajar

Senin, 3 Desember 2018 | 16:39 WIB

Jakarta, NU Online 
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, kendati harga beras mengalami kenaikan antara 1,3 sampai 2,52 persen pada November 2018 lalu, namun kenaikan ini masih dalam tahap kewajaran. Kenaikan ini sendiri terjadi baik pada beras kualitas premium, medium, maupun rendah. 

"Dibandingkan November 2017 kenaikan ini masih oke, masih wajar terkendali," ujar Suharyanto dalam Konferensi Persnya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (3/12).

Pada kesempatan yang sama BPS merilis pula indeks harga konsumen November 2018. Selama bulan tersebut, terjadi inflasi sebesar 0,27 persen (month to month). Sementara secara tahunan atau (year on year) sebesar 3,23 persen tingkat inflasi di November 2018. "Perkembangan harga berbagai komoditas di November secara umum adanya kenaikan," kata Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan 70 dari 82 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke 0,25 persen sedangkan terendah di Balikpapan 0,01 persen. 

Walau inflasi November 2018 di atas ekspektasi pasar, namun Suhariyanto mengatakan ini hal bagus. "November 2018 inflasi lebih rendah daripada Oktober. Padahal tahun-tahun sebelumnya November biasanya lebih tinggi karena mendekati akhir tahun," ujarnya.
 
Daya Beli Petani Meningkat 
Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) November 2018 berdasarkan data BPS meningkat sebesar 103,12 atau naik 0,09 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (lt) naik sebesar 0,26 persen. Sebaliknya indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,17 persen.

Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan tertinggi (1,74 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Riau mengalami penurunan terbesar (1,92 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

“Kenaikan NTP pada November 2018 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dibayar mengalami penurunan”, Ujar Kepala BPS lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, angka-angka rilis terbaru BPS ini menunjukkan arah pembangunan sektor pertanian sudah berada di jalur yang benar.

“NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani”, pungkas Kuntoro Boga. (Red: Ahmad Rozali)