Celios: Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Perkuat Ketergantungan Impor Migas

Jakarta, NU Online 

 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perjanjian tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi serta menghambat agenda transisi menuju energi bersih. 

 

Menurutnya, sejumlah klausul dalam kesepakatan tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan energi nasional dalam jangka panjang.

 

Bhima mengatakan perjanjian tersebut mencakup isu energi, iklim, dan kehutanan. Namun, ia menilai sebagian poin di dalamnya berpotensi melemahkan upaya kemandirian energi Indonesia.

 

“Ada beberapa poin. Ini kan judulnya ART fokusnya pada energi, kemudian soal iklim dan kehutanan. Jadi, kita akan lihat apa aja dalam beberapa poin klausul yang sebenarnya satu, sangat tidak nasionalis. Sangat tidak perlu terhadap kedaulatan dan kemandirian energi, maupun dari sisi kemandirian untuk ketahanan nasional,” kata Bhima dalam diskusi publik bertajuk menakar dampak perjanjian dagang RI-AS yang digelar secara daring Kamis (5/2/2026).

 

Ia menyoroti kemungkinan munculnya fenomena fossil lock-in, yakni kondisi ketika suatu negara terus bergantung pada energi fosil dalam jangka panjang. Dalam situasi geopolitik global yang tidak stabil, ketergantungan tersebut dinilai dapat meningkatkan kerentanan sistem energi nasional.

 

“Jadi, kita akan terus bergantung pada migas. Dalam kondisi konflik Timur Tengah ini, kan harusnya menjadi titik untuk berpikir ulang," terangnya.

 

Bhima mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah berstatus sebagai negara pengimpor bersih minyak (net importer). Ketergantungan impor tersebut membuat pasokan energi domestik lebih rentan terhadap fluktuasi harga maupun gangguan pasokan global.

 

“Apakah kita akan terus melakukan importasi, sehingga semakin ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor BBM. Sudah menjadi negara net importer, stoknya 20 hari, gitu ya," tuturnya.

 

Ia juga menyebut adanya indikasi tekanan pasokan di sejumlah daerah menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri.

 

“Dan di beberapa daerah saya lihat di Aceh, itu sudah mulai terjadi antrean di SPBU, imbuhnya.

 

Selain meningkatkan ketergantungan impor, Bhima menilai kebijakan impor energi yang lebih besar juga dapat menambah beban biaya. Berdasarkan perhitungannya, impor minyak dari Amerika Serikat berpotensi lebih mahal dibandingkan impor dari negara lain.

 

“Setelah dicek, kalaupun sama-sama melakukan impor BBM, sampai ke Indonesia serisinya bisa 2 sampai 6 dolar per barel dibanding kita impor dari Singapura," ungkap Bhima.

 

Ia menambahkan selisih harga tersebut dapat berdampak pada beban keuangan perusahaan energi nasional.

 

“Jadi Pertaminanya, itu satu tahun, diperkirakan akan ada selisih 11 triliun rupiah," katanya.

 

Menurut Bhima kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi besaran subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.

 

Di sisi lain, ia juga menyoroti arah kebijakan transisi energi yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pengembangan energi bersih. Ia menilai narasi kebijakan yang berkembang justru mendorong peningkatan penggunaan biodiesel sebagai alternatif energi.

 

“Nah, tapi ini yang membuat akhirnya pemerintah cukup pede dengan ART, dan bilang, yaudah kalau gitu kita impor. 253 triliun rupiah. Impor dalam bentuk minyak dan juga LPG," ujarnya.

 

Bhima mengingatkan bahwa strategi tersebut dapat menimbulkan dampak ganda terhadap lingkungan. Selain impor energi yang tetap tinggi, peningkatan produksi biodiesel juga berpotensi mendorong ekspansi perkebunan sawit.

 

“Jadi bukannya kita tobat ekologis, tapi dengan perjanjian ART ini malah double hit," terangnya.

 

Ia juga menyoroti rencana peningkatan bauran bioetanol yang disebut akan mendapat dukungan dalam perjanjian tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mendorong pembukaan lahan baru untuk produksi bahan baku bioetanol.

 

Selain itu, Bhima menilai wacana pengembangan reaktor nuklir modular juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati dari sisi biaya.

 

“Nah ini langsung aja. Kalau Indonesia bikin nuklir reaktor, dibandingkan dengan semua alternatif energi terbarukan, semua modular nuklir reaktor jauh lebih mahal," katanyam

 

Ia menilai berbagai implikasi tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum perjanjian tersebut dilanjutkan. Menurutnya, kebijakan energi yang diambil saat ini akan menentukan arah ketahanan energi dan agenda transisi energi Indonesia di masa depan.