Debat soal APBN, Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Saling Singgung Pembangunan IKN

Jakarta, NU Online

Pada debat perdana calon wakil presiden (cawapres), ketiga cawapres berbeda dalam visi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), utamanya Muhaimin Iskandar yang menyangkal Gibran Rakabuming dan Mahfud MD yang mendukung pembangunan IKN soal penggunaan APBN dan APBD.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menyatakan, pembangunan IKN bisa terus dilakukan karena alokasi APBN hanya digunakan sebesar 20 persen dan sisanya berasal dari investasi yang diambil dari swasta dan investor luar negeri.

"Tidak semuanya harus menggunakan APBN, contoh IKN, banyak yang gagal faham tidak 100 persen pembangunan IKN menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari investasi dari luar negeri banyak yang gagal faham," kata Gibran saat debat cawapres, Jumat (22/12/2023) di JCC Senayan Jakarta.

Mahfud MD menegaskan, proyek pembangunan IKN adalah salah satu warisan yang baik. Tetapi Mahfud menanyakan terkait investor yang belum masuk sama sekali untuk membiayai pembangunan IKN.

"Tapi saya tergelitik dari anggaran untuk IKN itu hanya 20 persen daru APBN dan sisanya dari investor. Sejauh dari yang kita baca sekarang belum ada satupun investor yang masuk kesana, kalau ada sebutkan kalau ada dua atau satu investor mana masuk kemana?" tanyanya.

"Saya setuju kedepannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus ditujukan dengan bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Sudah jadi itu semua dari APBN sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan," sambungnya.

Muhaiman Iskandar yang sedari awal tidak setuju tentang pembangunan IKN, baginya pembangunan sekolah, jalan, dan kota-kota di Kalimantan dapat diselesaikan.

"Kalo mengandalkan APBN hampir 500 triliun padahal satu persen saja dari 400 sekian triliun itu bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Yang paling penting infrastruktur untuk SDM 3 persen dari seluruh anggaran IKN membangun sekolah dengan baik di seluruh kalimantan itu contoh kemampuan contoh mengambil skala prioritas," jelasnya.

Gibran merespons sikap Cak Imin yang terkesan tidak konsisten dalam mendukung IKN. IKN bukan hanya soal pembangunan fisik pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.

Menurutnya, IKN menjadi simbol transformasi pembangunan dan mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dia menyampaikan pembuktian investor yang telah terlibat di IKN perlu lebih transparan untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.

"Dan untuk menanggapi Prof Mahfud (soal investor IKN), nanti prof bisa buka di google banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres karena mereka pasti akan melihat stabilitas politik Indonesia," terangnya.