Diduga Jadi Biang Kerok Bencana, Menteri Lingkungan Hidup Soroti Aktivitas Tambang di Sukabumi

Sukabumi, NU Online

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti aktivitas tambang yang diduga menjadi biang kerok terjadinya bencana alam di Sukabumi.

“Saya mendapat laporan ada beberapa usaha tambang dan kegiatan-kegiatan di kehutanan yang tidak terlalu ramah lingkungan. Kami akan cek kembali. Jadi ada kegiatan pembangunan hutan tanaman energi dan seterusnya, kita akan cek terkait dengan kapasitas lahannya,” Kata Hanif, kepada awak media saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Ahad (15/12/2024).

Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelayakan lingkungan sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

“Nah, itu tugasnya Menteri LH. Jadi kami akan mengingatkan semua jajaran, baik di pusat maupun daerah, untuk mencermati kembali lanskap sungai Cikaso ini dengan ruas tidak terlalu luas ini subnya, dari dust yang lebih besar tentu seharusnya bisa ditangani dengan cepat,” bebernya.

Hanif megatakan, pihaknya sangat menghargai kontribusi mitra-mitra lingkungan hidup yang telah berperan aktif dalam menjaga lingkungan.

“Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, saya sangat terbuka dan berterima kasih atas masukan-masukan yang kami terima, termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan mitra lainnya. Kami akan terus bersinergi untuk menjaga lingkungan hidup Indonesia,” kata Hanif.

 

Hanif juga mengaku prihatin terhadap kondisi Kabupaten Sukabumi, khususnya di daerah selatan yang tergambar dalam citra satelit yang 65 persen tutupan hutan di wilayah tersebut hilang. Sementara yang tersisa hanya lereng dan jenis tanah yang sangat rentan terhadap erosi.

“Tanahnya relatif dalam, dan saat tanah jenuh dengan air karena curah hujan yang tinggi, ini dapat menyebabkan berbagai bencana, mulai dari tanah longsor hingga banjir bandang,” tambah Hanif, dengan nada kecewa.

Hanif mengajak untuk memperbaiki lanskap kawasan tersebut dengan langkah serius. Salah satunya dengan kegiatan vegetatif dan teknik sipil. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat perlu melakukan penghijauan di area yang tidak termasuk dalam kawasan hutan. Misalnya dengan menanam pohon penahan erosi, yakni jabon, mahoni, dan jati.

Selain itu, Hanif menekankan pentingnya pembangunan embung untuk menahan air agar tidak langsung mengalir dan memperburuk kondisi wilayah.

“Kami juga akan mengingatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Daerah, untuk lebih serius dalam menangani masalah lingkungan ini,” ujar Hanif.

Di samping itu, Hanif menegaskan bahwa pengawasan lingkungan dan penegakan hukum terhadap usaha-usaha pertambangan dan kegiatan kehutanan yang merusak lingkungan juga akan dilakukan.

“Kami akan mengecek kembali kegiatan pembangunan hutan tanaman energi dan kapasitas lahan yang digunakan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, ia akan mengingatkan Menteri Kehutanan, Menteri PU, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi untuk serius melaksanakan kegiatan penanganan lingkungan, karena hal tersebut merupakan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup.

“Jadi kami harus mengingatkan semua. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum pada poin-poin yang diindikasi memperparah kondisi bencana banjir ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) menyoroti aktivitas perusahaan tambang di Sukabumi yang diduga menjadi biang kerok terjadinya bencana.

Tak hanya Walhi, sejumlah pihak juga mengagetkan dengan penampakan citra satelit yang menampakkan wilayah Sukabumi selatan gundul.