Nasional

Ditjen Pesantren Susun Regulasi untuk Perkuat 105 Ribu Madrasah Diniyah dan 193 Ribu Lembaga Pendidikan Al-Qur’an

NU Online  ·  Jumat, 20 November 2026 | 11:00 WIB

Ditjen Pesantren Susun Regulasi untuk Perkuat 105 Ribu Madrasah Diniyah dan 193 Ribu Lembaga Pendidikan Al-Qur’an

Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal pada 18-19 November 2026 di Jakarta. (Foto: Dok Ditjen Pesantren)

Jakarta, NU Online

Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal. Pembahasan yang berlangsung di Jakarta pada 18–19 November 2026 tersebut juga mencakup penguatan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).


Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menegaskan, terdapat 105.007 MDT dan 193.019 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) binaan Kemenag, baik yang berada di dalam maupun di luar pesantren. Menurutnya, regulasi tersebut disusun untuk melindungi sekaligus mengonsolidasikan kedua jenis lembaga pendidikan itu. Regulasi juga diharapkan memperkuat peran negara dalam pembinaan dan pemberian insentif.


Proses penyusunan regulasi ini, lanjut Basnang, juga akan diperkuat melalui kaji ulang kebijakan full day school bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).


"Ketentuan terkait full day school diharapkan bisa lebih fleksibel agar tidak berdampak pada pembelajaran di MDT dan LPQ yang umumnya berlangsung pada sore hari," ujar Basnang Said.


Pembahasan rancangan KMA tersebut dihadiri Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal Mahrus, Kepala Subdirektorat Bina Dakwah Pesantren A. Rafiq Zainul Mun’im, Kepala Subdirektorat Diniyah Takmiliyah Yuli Rahmawati, Kepala Subdirektorat Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin, serta Kepala Subdirektorat Pengkajian Kitab Kuning Nasrullah Jasam.


Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas perumusan regulasi dan mengarahkan agar pengaturan mengenai Pengkajian Kitab Kuning, MDT, dan LPQ digabung dalam satu regulasi terpadu, yakni KMA tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal. Sementara itu, regulasi mengenai Lembaga Dakwah Pesantren akan disusun secara terpisah.


Batang tubuh RKMA juga dirancang untuk mengakomodasi MDT dan LPQ yang berada di luar pesantren melalui skema kerja sama atau afiliasi dengan pesantren terdaftar.


Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Biro Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dan Humas (OKH), Kantor Wilayah Kemenag, organisasi mitra Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Ikatan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Al-Qur’an Indonesia (IPPAQI), serta praktisi pesantren.


Pembahasan lampiran teknis akan dilanjutkan melalui kelompok kerja kecil yang dibagi ke dalam tiga klaster, yakni Kitab Kuning, MDT, dan LPQ.


Perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendikdasmen, Sumiati, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Education Management Information System (EMIS) Kemenag, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan data kependudukan Dukcapil. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).


Ia menyampaikan bahwa santri yang menempuh pendidikan di pesantren salafiyah maupun MDT murni kerap tercatat sebagai ATS karena belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau terkendala administrasi kependudukan.


Kemendikdasmen juga membuka peluang kolaborasi pemanfaatan fasilitas sekolah formal pada sore hari untuk pembelajaran MDT. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan dukungan kesepakatan operasional bersama.


Sementara itu, dalam diskusi bersama jajaran Kanwil Kemenag dan organisasi mitra daerah, peserta menyampaikan sejumlah masukan terkait penguatan sistem penjaminan mutu dan sinergi pembinaan bagi MDT yang tumbuh di masyarakat.


Regulasi terpadu ini diharapkan menjadi payung penguatan kelembagaan, peningkatan mutu pendidik, serta perluasan kolaborasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.


Melalui perumusan regulasi tersebut, Ditjen Pesantren menargetkan tata kelola perizinan, standar kurikulum, serta penerbitan syahadah atau ijazah pada jalur pendidikan nonformal pesantren dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap kekhasan masyarakat.


Langkah ini diharapkan memperkuat posisi MDT dan LPQ sebagai pilar pembentukan karakter serta penguatan literasi keagamaan generasi muda Indonesia.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang