Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Rabu, 21 Oktober 2026

Dua Kali Ketua MK Langgar Kode Etik, Dosen Hukum Unusia: Hakim MK Harus Bersifat Wira’i

NU Online · Selasa, 13 Februari 2018 | 14:30 WIB

Download PDF

Jakarta, NU Online

Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode pertama tidak begitu diperhitungkan, namun lambat laun MK terlihat besar kewenangannya sehingga banyak pihak yang ingin mendesain MK supaya memihak sesuai dengan kepentingannnya.

Situasi yang demikian membuat kalangan pegiat konstitusi merasa tidak heran ketika MK sekarang mulai gaduh dengan tuduhan adanya konspirasi-konspirasi dalam pemilihan hakim MK itu sendiri.

Hal ini disampaikan Very Junaiadi, Direktur KoDe Inisiatif dalam diskusi Nahdliyin dan Khittah Mahkamah Konstitusi yang diadakan di Unusia, Selasa (13/2).

“Ada beberapa desain terkait dengan MK yang menurut kita tidak pas, karena kewenangan yang besar itu tidak diiringi dengan penyeimbang supaya kewenangan yang besar itu terjaga, untuk itu mekanisme perekrutan hakim MK harus diperbaiki,” kata dia.

Dalam forum yang sama Dosen Hukum Konstitusi Unusia, Ahsanul Minan menegaskan seorang hakim harus wira'i (hati-hati)

"Hakim harus mampu menjauhi sesuatu yang dianggap subhat," tandas Ahsan.

Seperti diketahui Ketua MK, Arif Hidayat telah dijatuhi sanksi sebanyak dua kali karena melanggar kode etik. Hal itu memberikan gambaran Arif Hidayat tidak hati-hati dalam bertindak. (Red: Kendi Setiawan)

: Kendi Setiawan

Editor: Kendi Setiawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

PBNU Rilis Twibbon Hari Santri 2026, Unduh Linknya di Sini

Innalillahi, Prof KH Syukron Makmun Pengasuh Pesantren Daarul Rahman Jakarta Wafat

Gus Faiz Ceritakan Wasiat dan Keinginan KH Syukron Makmun sebelum Wafat

Kapolri Suyudi Sambangi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU di Pesantren Miftachussunnah dan Tebuireng

Berita Duka dari Yogyakarta, KH Muhammad Nasikh Ridwan Wafat pada Usia 65 Tahun

KH Syukron Makmum dan Daarul Rahman-nya

Terkini

Lihat Semua

Nasional

Prabowo Minta Usut Pembakar Hutan: Ini Terorisme Lingkungan dan Kejahatan Kemanusiaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:15 WIB

Jakarta

Konferwil XXI PWNU Jakarta Ditunda, Tunggu Hasil Konbes dan Persetujuan PBNU

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:00 WIB

Nasional

Dua Tahun Pimpin RI, Prabowo Klaim Pemerintahannya Hasilkan Kerja Nyata

Rabu, 21 Oktober 2026 | 21:30 WIB

Nasional

UU Wantimpres Digugat ke MK, Pemohon Usul Batas Maksimal Anggota Wantimpres 9 Orang

Rabu, 21 Oktober 2026 | 21:00 WIB

Nasional

Sekjen PBB Apresiasi Dukungan Indonesia di Tengah Tantangan Global

Rabu, 21 Oktober 2026 | 20:30 WIB

Dua Kali Ketua MK Langgar Kode Etik, Dosen Hukum Unusia: Hakim MK Harus Bersifat Wira’i

Prihatin Perundungan Anak Down Syndrome, PBNU: Pemahaman mengenai Disabilitas Perlu Diperkuat

Prabowo Minta Usut Pembakar Hutan: Ini Terorisme Lingkungan dan Kejahatan Kemanusiaan

Dua Tahun Pimpin RI, Prabowo Klaim Pemerintahannya Hasilkan Kerja Nyata

UU Wantimpres Digugat ke MK, Pemohon Usul Batas Maksimal Anggota Wantimpres 9 Orang

Sekjen PBB Apresiasi Dukungan Indonesia di Tengah Tantangan Global

Prihatin Perundungan Anak Down Syndrome, PBNU: Pemahaman mengenai Disabilitas Perlu Diperkuat

Prabowo Minta Usut Pembakar Hutan: Ini Terorisme Lingkungan dan Kejahatan Kemanusiaan

Dua Tahun Pimpin RI, Prabowo Klaim Pemerintahannya Hasilkan Kerja Nyata

UU Wantimpres Digugat ke MK, Pemohon Usul Batas Maksimal Anggota Wantimpres 9 Orang

Sekjen PBB Apresiasi Dukungan Indonesia di Tengah Tantangan Global

Dua Tahun Pimpin Pemerintah, Prabowo Minta Kabinet Berani dan Tegas Hadapi Krisis Global

Asap Karhutla Ancam Paru-paru Anak, Warga Kalimantan Desak Pemerintah Bertindak

Ketua Umum PBNU Kenang Kiai Syukron Ma’mun, Teladan Semangat Mendampingi Umat