Gas Air Mata Masuk Kampus UGM, Amnesty dan Guru Besar UGM Tolak Represi Aparat di Lingkungan Pendidikan

Yogyakarta, NU Online

Tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) di Yogyakarta menuai kecaman. Aparat tidak hanya membubarkan massa aksi, tetapi juga mengejar mahasiswa hingga memasuki kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahkan, gas air mata dilaporkan ditembakkan hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Panti Rapih.

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam tindakan tersebut. Ia menilai masuknya aparat ke lingkungan kampus menunjukkan semakin menyempitnya ruang sipil dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

 

“Kami ada di sini bukan karena kasihan. Kami ada di sini karena marah. Pada 10 November, di kota yang merupakan kota pelajar, mahasiswa dikejar sampai ke dalam kampus UGM. Gas air mata ditembakkan sampai ke IGD rumah sakit Panti Rapih. Sore hari, Sultan duduk bersila menemui rakyat, tetapi malam hari negara menembakkan gas air mata ke rakyatnya,” ujarnya melalui akun Instagram @usmanham_id yang diakses NU Online, Kamis (12/11/2026).

 

Usman juga menyampaikan solidaritas kepada mahasiswa, pelajar, dan warga Yogyakarta yang mengalami luka-luka, penangkapan, maupun trauma akibat tindakan aparat.

 

“Kepada kawan-kawan mahasiswa, pelajar, dan warga Yogyakarta yang luka-luka, yang ditangkap, yang masih trauma, kalian tidak sendiri. Luka kalian adalah luka kami. Darah kalian adalah peringatan bagi kami semua bahwa ruang sipil kita sedang diduduki. Kami bersolidaritas penuh untuk kesembuhan kalian,” katanya.

 

Menurutnya, negara seharusnya menjamin pemulihan dan keadilan bagi para korban, bukan justru mengkriminalisasi atau menyalahkan mereka.

 

“Kami menuntut negara menjamin pemulihan dan keadilan, bukan mengkriminalisasi dan menyalahkan,” tegasnya.

 

Ia juga mendesak pemerintah menarik militer dari ruang sipil, mengadili pelaku represi, membebaskan dan memulihkan korban, serta menghentikan perampasan lahan yang mengatasnamakan kepentingan pertahanan.

 

“Jika hari ini tentara, polisi dibiarkan mengejar masuk mahasiswa sampai ke dalam kampus, maka besok-besok mereka bisa dibiarkan mengejar siapa saja sampai ke dalam rumah kita,” tegas Usman.

 

Kecaman serupa disampaikan Dewan Guru Besar UGM melalui pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UGM, Panut Mulyono.

 

Pihaknya menyoroti tindakan pasukan antihuru-hara Brigade Mobil (Brimob) yang mengejar demonstran hingga Bundaran UGM dan memasuki kawasan kampus pada malam hari. Akibatnya, sejumlah mahasiswa dan demonstran tertahan di dalam kampus sehingga tidak dapat pulang.

 

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Guru Besar UGM menyampaikan enam poin sikap.

 

Pertama, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dan mahasiswa mengenai keprihatinan terhadap kondisi bangsa merupakan hak yang dijamin konstitusi.

 

Kedua, menilai eskalasi demonstrasi mengindikasikan adanya persoalan serius di bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.

 

Ketiga, meminta pemerintah, elite politik, dan pejabat negara lebih peka terhadap berbagai persoalan bangsa serta mengedepankan kepentingan negara.

 

Keempat, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Sementara itu, aparat diminta bersikap proporsional sesuai ketentuan hukum dan tidak melakukan tindakan provokatif.

 

Kelima, menolak kehadiran aparat yang disertai intimidasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

 

Keenam, menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat.

 

“Kami menolak kehadiran intimidasi dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan,” tegas Panut.