Nasional

Gus Yahya Tegaskan Kebijakan Kerja Sama Internasional Harus Melalui PBNU

Selasa, 16 Juli 2024 | 17:00 WIB

Gus Yahya Tegaskan Kebijakan Kerja Sama Internasional Harus Melalui PBNU

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf saat konferensi pers di lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Selasa (16/7/2024). (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan kebijakan PBNU terkait hubungan kerja sama kelembagaan, baik di lingkup domestik maupun internasional harus melalui prosedur PBNU.

 

Kebijakan tersebut ditegaskan kembali oleh Gus Yahya imbas sikap teledor lima orang nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kekejaman dan kebrutalan Israel yang menewaskan puluhan ribu rakyat Palestina sejak 7 Oktober 2023.


"Kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerja sama, dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerja sama kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional atau lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).


Gus Yahya menekankan bahwa semua kerja sama internasional yang membawa nama lembaga harus mendapatkan persetujuan dari PBNU. "Semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut bukanlah engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut," tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa segala bentuk kerja sama internasional oleh pengurus di daerah harus dilakukan secara resmi melalui PBNU dan harus mempertimbangkan sensitivitas yang ada 


"Saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen NU berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada," kata Gus Yahya.


Dalam konteks isu Israel-Palestina, Gus Yahya menegaskan bahwa kebijakan PBNU segala bentuk kerja sama dengan pihak terkait harus semata-mata berorientasi untuk membantu rakyat Palestina. 


"Kebijakan PBNU dalam menanggapi isu Israel dan Palestina adalah bahwa NU secara kelembagaan dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader dan warga NU bahwa kita tidak akan melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel Palestina kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa, tidak," tegasnya.


Gus Yahya juga menekankan bahwa PBNU terus mendorong segala upaya untuk menghentikan kekerasan dan mendesak realisasi gencatan senjata di Palestina. 


"Kita menuntut dihentikannya segera kekerasan dan gencatan senjata dan upaya-upaya terus kita lakukan. Prinsip membantu Palestina harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang nyata. Dengan siapa melakukan engagement dan hasilnya apa. Jadi tidak asal jalan tanpa didahului merencanakan capaian yang target," jelasnya.


Ia menegaskan bahwa tuntutan untuk menghentikan kekerasan di Palestina harus disertai langkah-langkah konkret dan strategis yang dirancang untuk menuju upaya jalan keluar yang ada. 


"Tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah nyata dan strategis yang memang sungguh-sungguh kita rancang untuk menuju upaya jalan keluar yang ada," tutup Gus Yahya.