Harga Plastik Melonjak, LPNU Soroti Ketergantungan pada Minyak

Jakarta, NU Online

Kenaikan harga plastik yang terjadi di Indonesia dan sejumlah negara tidak lepas dari gejolak energi global, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim menyoroti industri plastik yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil, khususnya minyak dan gas.

“Plastik berasal dari feedstock petrokimia yang berbasis minyak dan gas. Ketika harga minyak atau gas dunia naik akibat Selat Hormuz ditutup, biaya produksi plastik langsung melonjak. Faktor kurs rupiah, biaya listrik pabrik ikut memperburuk, tetapi pendorong utamanya adalah krisis energi fosil,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa setiap gejolak di kawasan strategis seperti Selat Hormuz secara langsung berdampak pada biaya produksi industri plastik. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya struktur industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor berbasis energi fosil.

Terkait langkah pemerintah, Amrullah mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani anggaran negara.

“Langkah paling efektif bukan subsidi harga plastik secara blanket yang justru akan membebani APBN seperti subsidi BBM, melainkan menekan biaya dari hulu,” katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga plastik juga mulai mengubah perilaku masyarakat. Amrullah menilai bahwa tekanan ekonomi mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Perubahan kebiasaan sudah mulai terlihat dan akan semakin kuat. Ketika harga kantong plastik, botol minuman, dan kemasan sekali pakai naik, masyarakat kelas menengah ke bawah secara alamiah akan mencari cara menghemat,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat kini mulai membawa wadah sendiri, menggunakan tumbler, serta beralih ke tas belanja kain.

“Ini bukan sekadar tren lingkungan, tapi respons ekonomi yang rasional. Setiap kali harga plastik naik, pengeluaran rumah tangga untuk kemasan dan kantong juga naik. Masyarakat yang sensitif harga akan berpindah ke perilaku reusable,” katanya.

Amrullah juga menyampaikan bahwa pemerintah dapat mempercepat perubahan ini melalui kampanye publik, insentif bagi pelaku usaha yang menyediakan opsi wadah guna ulang, hingga pelarangan bertahap plastik sekali pakai di pasar.

“Perubahan kebiasaan ini justru mendukung kedaulatan energi, semakin sedikit plastik sekali pakai yang diproduksi, semakin sedikit gas dan minyak yang terbakar. Akhirnya, masyarakat tidak hanya menghemat uang sehari-hari, tapi juga ikut membangun ketahanan nasional dari bawah,” pungkasnya.