Jelang Debat Kelima Pilpres, Ahli Gizi Ungkap Penanganan Masalah Gizi Perlu Pendekatan yang Menyeluruh

Jakarta, NU Online

Ahli Gizi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah Fahmi Arif Tsani mengungkapkan bahwa penanganan masalah gizi memerlukan pendekatan holistik atau menyeluruh. Ia menekankan bahwa program pemenuhan gizi memerlukan perencanaan yang melibatkan berbagai sektor sehingga terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Fahmi agar menjadi perhatian para calon presiden (capres) yang akan menjalani debat putaran kelima pemilihan presiden (pilpres), pada Ahad (4/2/2024) mendatang. Kesehatan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam debat putaran terakhir ini. 

Fahmi juga menyoroti betapa pentingnya penanganan stunting sebagai permasalahan gizi jangka panjang. Ia mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah stunting tidak hanya terfokus pada program jangka pendek, melainkan juga pada perencanaan jangka panjang, bahkan sejak prakonsepsi hingga masa kehamilan dan kelahiran.

"Perlu diingat juga bahwa stunting itu permasalahan gizi jangka panjang. Penyelesaian dan ikhtiarnya tidak serta merta memberikan makanan jangka pendek, tapi itu lebih ke jangka panjang," ungkap Fahmi kepada NU Online, Senin (29/1/2024).

"Bagaimana menyiapkan calon bayi bebas stunting yang dilahirkan dari pasangan orang tua suami istri disiapkan dari prakonsepsi bahkan dari sebelum bapak ibunya bertemu. Itu bagaimana kondisi status kesehatan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang nantinya akan melahirkan generasi bebas stunting itu sudah mulai diupayakan atau diikhtiarkan termasuk juga nanti pada bayi yang dilahirkan," tambahnya.

Fahmi juga menyoroti peran penting penyuluhan gizi sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Ia mengungkapkan, penyuluhan gizi yang bersifat massal mengalami perbaikan dari tahun ke tahun berkat perkembangan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan media secara lebih efektif.

"Edukasi gizi yang baik harus memperhatikan dua hal penting secara substansi, yaitu informasi yang ditingkatkan dari waktu ke waktu, serta penggunaan media yang memadai untuk menyampaikan informasi tersebut sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat," jabar Anggota Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) itu.

Fahmi juga menegaskan pentingnya regulasi yang tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah gizi. Ia menekankan perlunya integrasi program dan kebijakan yang baik antar lembaga dan kementerian dalam menangani masalah gizi, seperti penurunan stunting.

Fahmi mengungkapkan bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan dan tumpang tindih antar lembaga dalam menggarap proyek-proyek penurunan stunting secara parsial.

"Diperlukan integrasi program dan kebijakan yang baik sehingga masalah gizi seperti penurunan stunting dapat ditangani secara lebih efektif dengan kerja sama lintas sektor," tegasnya.