Kriteria Pemimpin yang Akan Dipilih Warga NU di Pilpres 2024

Jakarta, NU Online

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki massa yang cukup besar sehingga para elite politik berlomba untuk memperebutkan suara Nahdliyin. Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, suara warga NU akan sangat diperhitungkan.

Preferensi politik warga NU tak seragam, tetapi beragam. Tak ada komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu kandidat. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pun berkali-kali mengutarakan bahwa NU bukan partai politik sehingga tak terlibat dalam urusan kandidasi capres-cawapres. 

Meski memiliki preferensi politik yang beragam, tetapi sebagian besar warga NU punya satu pemahaman yang sama untuk memilih seorang pemimpin. Tak sembarang dalam menentukan pemimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan. 

Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali mengungkapkan bahwa ada tiga kriteria pemimpin yang berpotensi akan dipilih oleh sebagian besar warga NU dalam pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Yang pertama tentu pemilih NU akan memilih pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap NKRI dan Pancasila," ucap Hasanuddin kepada NU Online, Selasa (6/7/2023). 

Kedua, pemilih dengan latar belakang NU akan memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan dan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan atas hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Yang ketiga, tentu saja pemilih NU akan memilih pemimpin yang memiliki kedekatan sosiologis dan tradisi NU," tutur Hasanuddin.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada faktor lain yang membuat para elite politik negeri ini ingin menggandeng tokoh NU dalam kontestasi. Dengan kata lain, NU didekati tidak melulu hanya karena jumlah warganya yang besar.  

"Selain jumlah (warganya) yang besar, NU juga memiliki kejelasan soal ideologi dan lebih moderat. Jadi siapapun akan merasa nyaman bekerja bersama dengan NU," ucapnya.

Sementara itu, Peneliti dan Guru Besar Politik Indonesia Prof Saiful Mujani mengatakan bahwa NU adalah organisasi yang cukup solid dan cukup besar di Indonesia, sehingga punya nilai elektoral yang penting dalam politik di negeri ini, termasuk dalam pemilihan presiden.

Namun menurut Saiful, sepanjang Pilpres secara langsung, tahun 2004 sampai sekarang, tidak banyak tokoh NU yang menjadi calon kuat. Meski SMRC menemukan data bahwa di lapangan NU merupakan organisasi yang besar secara elektoral atau pemilih dari kalangan NU itu banyak, tetapi itu tidak disertai dengan lahirnya tokoh-tokoh NU yang potensial menjadi presiden.

Pada pemilihan presiden langsung 2004, calon presiden dari NU ada Hamzah Haz berpasangan dengan Agum Gumelar. Pasangan ini mendapat suara yang sangat kecil, tidak sebesar massa NU.

“Artinya pemilih NU belum tentu memilih tokoh yang berasal dari NU itu sendiri,” kata Saiful, dikutip dari SRMC TV.

Bahkan Hasyim Muzadi dalam posisi ketua umum PBNU dan Megawati Soekarnoputri sebagai petahana pada pilpres 2004 juga kalah. Menurut Saiful, massa pemilih NU cukup independen dalam pemilihan presiden, sehingga tidak bisa dimobilisasi begitu saja dari atas ke bawah.

Ia lantas menyebut bahwa yang memiliki massa sebenarnya adalah kiai, bukan NU itu sendiri. Karena itu, pendekatannya tidak bisa secara formal kepada NU, tetapi pada kiai yang sangat beragam dan sangat otonom.

Sebagai contoh, Gus Yahya yang kerap datang ke para kiai sepuh lalu mencium tangan. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya para kiai di lingkungan NU. Para santri juga begitu. Mereka lebih terikat dengan kiai lokal ketimbang pada NU.

“Secara politik dalam pemilihan presiden tidak mudah untuk menarik massa NU.
Warga NU adalah massa yang cukup independen, tidak bisa dengan mudah dimobilisasi dengan mengatakan ini tokoh NU,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad