Jelang Operasional Haji 2025, Dirjen PHU Kemenag Kunjungi PBNU

Jakarta, NU Online

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief yang didampingi pejabat lainnya bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Selasa (18/2/2025) di kantor PBNU Jakarta.

 

Maksud pertemuan tersebut untuk membahas tiga poin penting penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 2025/1446 menjelang pelaksanaan opersional haji 2025. Jamaah haji Indonesia kelompok terbang (kloter) pertama rencananya mulai masuk asrama pada 1 Mei 2025 dan diterbangkan ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025.

“Dalam hal ini PBNU menyambut baik yang disampaikan oleh Dirjen HPU, Ketua Umum PBNU menyampaikan poin-poin penting harus menjadi perhatian,” ujar Hilman kepada NU Online usai pertemuan dengan Gus Yahya.

“Dalam tiga hal yang disampaikan terkait operasional haji tahun ini, transformasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, serta road map ibadah haji dan umrah ke depan,” lanjutnya.

Hilman menjabarkan tiga poin penting. Pertama, persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025, yang berkaitan dengan aspek-aspek ibadah di antaranya penyembelihan dam tamattu, dan kebijakan tanazul haji.

“Beberapa hal yang terkait aspek-aspek ibadah seperti terkait penyembelihan hewan dam, kebijakan serta konsep tanazul untuk jamaah haji, murur, dan hal-hal lain yang terkait persoalan ibadah jamaah, tadi dikoordinasikan, disampaikan, dan dikonsultasikan dengan PBNU,” katanya.

Kedua, penyelenggaraan haji untuk tahun depan, di antaranya membahas penyesuaian kebijakan antara Indonesia dengan Arab Saudi.

“Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, dalam penyelenggaraan haji harus menyesuaikan dengan transformasi kebijakan penyelenggaraan haji Arab Saudi,” katanya. 

“Kita harus menyiapkan desain ke depan harus seperti apa, sehingga lebih relevan dan memiliki kesesuaian proses penyelenggaraan ibadah haji,” tambah Hilman. 

Ketiga, penyusunan road mad penyelenggaraan haji dan umrah untuk meningkatkan layanan jemaah.

“Menyusun road map, berbagai ruang lingkup yang terkait ekosistem haji dan umrah, itu dapat direncanakan sedemikian rupa, sehingga pada waktunya itu penyelenggaraan haji dan umrah dapat meningkatkan layanan, memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan jemaah umrah di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PBNU H Ishfah Abidal Azis menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini (2025M/1446H) dan tahun ke depannya memerlukan inovasi untuk meningkatkan layanan bagi jamaah.

“Beberapa ada inovasi untuk memberikan layanan lebih aman dan nyaman buat jamaah,  kita ingin meningkatkan lagi layanan untuk jamaah kita,” ujar Ishfah Abidal Azis.

Ia juga menambahkan bahwa perlunya penyesuaian kebijakan penyelenggaraan haji antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. “PBNU menyarankan menyeimbangi kondisi di Saudi yang transformasinya sangat luar biasa,” katanya.