Nasional

Karhutla Bromo Meluas, DPR Minta Pemerintah Lindungi Ekosistem dan Warga

NU Online  ·  Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:30 WIB

Karhutla Bromo Meluas, DPR Minta Pemerintah Lindungi Ekosistem dan Warga

Kondisi terkini kebakaran hutan Gunung Bromo Jawa timur (Istimewa)

Jakarta, NU Online

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan sejak Senin pekan lalu. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses wisata dari empat kabupaten penyangga Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo menyusul meluasnya api yang hingga kini masih membakar vegetasi kering di kawasan tersebut. Medan yang sulit dijangkau menjadi kendala utama proses pemadaman.

 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman memiliki satu komando yang kuat dengan dukungan personel dan peralatan memadai, sekaligus mengawasi titik-titik rawan agar api yang sudah berhasil dikendalikan tidak kembali menyala.

 

Pemadaman darat dan udara, menurutnya, harus diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, arah angin, vegetasi kering, dan area bernilai ekologis tinggi, dengan pemantauan ketat terhadap kualitas udara dan potensi asap ke permukiman.

 

"Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan," kata Puan dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (11/8/2026).

 

Puan juga menyoroti dampak ekonomi dari penutupan total Bromo, yang selama ini menjadi tumpuan penghasilan warga di sektor jip wisata, homestay, kuliner, hingga usaha kecil di desa-desa penyangga. Ia mendesak pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi agar bantuan bisa diarahkan tepat sasaran ke kelompok yang benar-benar kehilangan pendapatan.

 

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," ujarnya.

 

Ia menekankan bahwa penanganan karhutla Bromo tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pembukaan kembali kawasan wisata, melainkan harus disertai pemulihan ekosistem serta perlindungan sumber penghidupan warga sekitar.

 

"Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersama bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi," tambahnya.

 

Karhutla Juga Meluas di Kalteng, Dekati Permukiman

Di luar Bromo, Puan juga menyoroti karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang menurut data hingga Jumat (7/8/2026) telah membakar 162,49 hektare lahan gambut dan terus meluas mendekati permukiman warga akibat angin kencang serta musim kemarau.

 

Ia menyebut kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah dan muncul kembali di titik lain.


Puan mengklaim adanya indikasi kesengajaan di balik karhutla Kalteng, meski tidak merinci lebih lanjut dasar klaim tersebut. "Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat," tegasnya, 

 

Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan layanan kesehatan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil jika kualitas udara memburuk.

 

Pemerintah Imbau Warga Waspada, Siapkan Modifikasi Cuaca

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat menghindari aktivitas yang berpotensi memicu percikan api di tengah cuaca kering akibat kemarau dan El Nino. Imbauan disampaikan usai rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, menyusul karhutla yang juga terjadi di Kalimantan Barat selain Kalteng dan Jatim.

 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering, sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri ya. Menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026).

 

Prasetyo memastikan pemerintah telah merencanakan operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di titik-titik karhutla, meski mengakui tidak semua lokasi memungkinkan secara teknis untuk metode tersebut.

 

"Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah bapak Presiden tadi malam," katanya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang