Kemenhaj Paparkan Strategi Tekan Biaya Haji di Tengah Lonjakan Kurs Dolar
NU Online · Jumat, 15 Mei 2026 | 07:00 WIB
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Noer Alya Fitra (Foto: NU Online/Fathur)
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap strategi yang digunakan Pemerintah untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tengah tekanan kurs dolar dan riyal yang terus meningkat.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menerapkan kontrak multi-years untuk pengadaan layanan utama haji di Arab Saudi.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Noer Alya Fitra mengatakan sebagian besar komponen biaya haji sangat bergantung pada mata uang asing. Karena itu, fluktuasi kurs menjadi tantangan besar dalam menjaga ongkos haji tetap terjangkau bagi jamaah Indonesia.
"Kalau kita lihat, kursnya itu sudah naiknya luar biasa ya, Pak. Jadi kalau kita kemarin pada saat pandemi, itu kursnya masih Rp16.500. Tahun ini sudah Rp17.400," ujar Noer saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan sekitar 75 persen biaya penyelenggaraan haji menggunakan mata uang asing, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi di Arab Saudi.
"Nah, sementara sebagian besar, hampir 75 persen biaya haji itu menggunakan kurs mata uang asing. Penerbangan, walaupun kita bayar dari Garuda itu pakai rupiah, tapi Garuda beli avtur, sewa pesawat, itu menggunakan kurs dolar," katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari formula baru agar kenaikan nilai tukar tidak otomatis membebani jamaah haji Indonesia.
Salah satu strategi yang diterapkan ialah sistem kontrak jangka panjang atau multi-years dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Skema itu diterapkan untuk hotel, katering, hingga layanan penerbangan.
"Tahun ini kita bisa menurunkan kurang lebih Rp2 juta. Itu hasil dari proses negosiasi sebenarnya," ujar Noer.
Ia menuturkan kontrak multi-years memberikan kepastian kepada vendor bahwa layanan mereka akan kembali digunakan pada musim haji berikutnya. Dengan jaminan tersebut, pemerintah memiliki ruang negosiasi lebih kuat untuk menekan harga.
"Kita nyewanya itu langsung multi-years, Pak. Jadi hotel-hotel, catering, pesawat, itu kita langsung sewa tiga tahun," katanya.
Menurut Noer, pola tersebut membuat penyedia layanan tidak perlu mematok harga terlalu tinggi karena sudah mendapatkan kepastian kerja sama jangka panjang.
"Jadi dia itu punya kepastian bahwa tahun depan saya juga mau dapat. Artinya ya sudah, saya enggak perlu harga yang terlalu tinggi," ucapnya.
Ia mengatakan kontrak tetap disertai evaluasi berkala terhadap kualitas layanan. Pemerintah tetap membuka kemungkinan penghentian kerja sama apabila standar pelayanan tidak terpenuhi.
"Walaupun kita tetap ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi ketika nanti memang layanannya bagus, tahun depan kita pakai lagi. Tapi kalau tidak, juga bisa kita batalkan," katanya.
Noer menilai strategi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat biaya haji tahun ini tetap bisa ditekan meski tekanan ekonomi global dan penguatan dolar masih berlangsung.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyambut Dzulhijjah dengan Semangat Beribadah
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H, Idul Adha Berpotensi 27 Mei 2026
3
MK Sebut Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara, Lalu IKN?
4
Rentetan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Picu Kritik dan Perdebatan Publik
5
Jamaah Haji Aceh Terima Uang Baitul Asyi Rp9,2 Juta, Wujud Warisan Ulama yang Terus Hidup
6
Kunuzur Rohman Karya Katib Syuriyah PBNU Gus Awis Menyingkap Pesan Al-Qur’an untuk Kehidupan Modern
Terkini
Lihat Semua