Kiai Azaim Soroti Wacana Sertifikasi Ulama, Tegaskan Pentingnya Standar Nilai Keulamaan

Jakarta, NU Online 

 

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, KH Ahmad Azaim Ibrahimy menilai wacana sertifikasi ulama perlu dicermati secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan persoalan apabila berada dalam ranah kebijakan yang dipengaruhi kepentingan tertentu. 

 

Hal itu disampaikan Kiai Azaim dalam Halaqah Piagam Nilai-nilai Keulamaan yang diselenggarakan menjelang Muktamar di Gedung PBNU lantai 8, Jakarta, pada Jumat (5/6/2026).

 

Menurutnya, pembahasan mengenai sertifikasi ulama sebenarnya bukan hal baru. Wacana tersebut pernah muncul dan didiskusikan sebelumnya sebagai upaya menjaga kualitas keulamaan dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi Nahdlatul Ulama (NU).

 

"Itu sudah pernah diwacanakan dan diseminarkan, tetapi ada kegelisahan ketika, tentu dalam hal ini, ada kehadiran dari pemerintah. Maksudnya di suatu daerah, pemerintah berpihak dalam arti dengan segala kejujuran niatnya, bagaimana kemudian keulamaan, kiai, dan pesantren atau lembaga pendidikan Islam terjaga secara baik," katanya.

 

Namun, Kiai Azaim mengingatkan bahwa aturan yang sama dapat menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam konteks pemerintahan yang berbeda.

 

"Tetapi di saat yang lain, dengan aturan yang sama sertifikasi ini malah menjadi bumerang. Itu yang menjadi kegelisahan sehingga tidak dilanjutkan," imbuhnya.

 

Karena itu, ia menilai penguatan nilai-nilai keulamaan lebih penting dibandingkan menempatkan status ulama pada pengakuan formal atau sertifikasi.

 

Kiai Azaim menjelaskan, halaqah yang digelar di berbagai daerah bertujuan mengkaji kembali makna ulama yang menurutnya saat ini kerap mengalami kerancuan dan multitafsir di tengah masyarakat.

 

"Ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Kita muthalaah bareng, kita mengkaji kembali nilai-nilai keulamaan yang mungkin sudah tergerus oleh berbagai persepsi dan multitafsir, dan semacamnya," ujarnya.

 

Ia menegaskan bahwa hasil kajian tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak disebut ulama secara personal, melainkan menjadi pedoman mengenai kriteria keulamaan.

 

"Sehingga utuh dan bukan kemudian diletakkan untuk memframing atau mengadili siapa dan dari mana ini ulama apa bukan, tapi cukup jadi standar ini loh kriteria ulama," jelasnya. 

 

Menurut Kiai Azaim, keulamaan merupakan predikat yang mulia sehingga tidak dapat dilekatkan secara sembarangan kepada siapa pun tanpa memenuhi nilai dan standar yang telah dirumuskan.

 

"Jika tidak sesuai kriteria. Ini tidak bisa kita meletakkan kata yang sangat mulia, keulamaan itu pada personal siapapun," katanya.

 

Piagam nilai-nilai keulamaan ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai indikator seorang ulama yang dapat dijadikan panduan bersama. Apalagi menjelang Muktamar, Kiai Azaim juga mengajak masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk mendoakan agar para pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar mampu berkhidmat bagi umat dan bangsa.

 

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan halaqah tersebut tidak berkaitan dengan dukung-mendukung calon tertentu dalam muktamar.

 

"Konsolidasi internal ke-NU-an ini penting dan tentu saya ingin menegaskan kehadiran kami di halaqah ini bukan untuk mendukung siapa atau menolak siapa, tetapi murni mengkaji nilai-nilai keulamaan. Adapun muktamar sebuah agenda program tersendiri," pungkasnya.

 

Kontributor: Nisful Lailah