Kritik Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Gus Hilmy: Ini Menyulitkan Warga

Jakarta, NU Online
Penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis pertalite dan solar menuai polemik. Aplikasi milik BUMN itu dimaksudkan untuk ketepatan pendistribusian BBM. Namun, kebijakan tersebut dianggap kurang tepat karena justru menyulitkan warga.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI H Hilmy Muhammad mengakui, maksud aplikasi itu memang baik. Namun, ia mempertanyakan mengapa harus menyulitkan masyarakat penerima subsidi.

“Kalau kita mau gampang, mestinya yang diatur adalah yang tidak mendapatkan subsidi karena jumlahnya sedikit. Selain itu, mereka lebih melek teknologi,” ujar Gus Hilmy, sapaan akrabnya.

“Jadi, untuk daftar-daftar segala macam akan lebih mudah. Kalau penerima subsidi yang diatur, selain akan sulit, mereka juga belum siap,” jelas Anggota Komite I DPD RI tersebut dalam rilis yang diterima NU Online kemarin.

Lebih lanjut, Gus Hilmy menjelaskan, mengatur orang banyak tentu lebih sulit. Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan BUMN kepada siapa, juga akan semakin memperlihatkan ketimpangan.

“Dikhawatirkan nantinya akan ada ketimpangan. Pemakai aplikasi silakan antre, yang tanpa aplikasi bisa langsung maju. Ini jelas tidak berpihak pada rakyat,” ujar senator asal Yogyakarta ini.

Pria yang juga Katib Syuriyah PBNU ini mengaku mendapatkan laporan bahwa seorang petani di Yogyakarta ditolak membeli solar untuk traktornya karena tidak memiliki nomor kendaraan.

“Sebenarnya banyak kasus yang menunjukkan kebijakan ini kurang tepat. Di antaranya adalah laporan yang kami terima, seorang petani tidak diizinkan membeli solar untuk traktornya. Padahal itu kan untuk menunjang produksi. Kami khawatir kalau para nelayan juga mengalami nasib yang sama,” kata Gus Hilmy.

Bentuk kelatahan
Gus Hilmy juga mengkritik penerapan kebijakan ini merupakan bentuk kelatahan. Ada banyak aplikasi yang diciptakan oleh kementerian. Di antaranya BPJS, PeduliLindungi, Sisnaker, JKN, Dukcapil, kepolisian, Bansos Kemensos, Kemendag, e-Kemenkeu, dan lain sebagainya.

Gus Hilmy mengatakan, semua kementerian punya aplikasi. Bahkan, lebih dari satu. Semua ternyata belum berfungsi secara maksimal.

“Tidak bisakah semua aplikasi itu disinkronkan menjadi satu untuk mendukung program Presiden Jokowi Satu Data Indonesia. Dari semua aplikasi itu, harus daftar lagi, nyetor identitas lagi dan seterusnya,” kritik Anggota MUI Pusat tersebut.

Untuk Satu Data Indonesia, Gus Hilmy mencontohkan aplikasi dari Dukcapil bisa dijadikan sebagai aplikasi induk. Sementara aplikasi lain tinggal memilah datanya, mana yang mendapatkan subsidi, mana yang tidak. Bukan masyarakat yang disuruh terus-menerus mendaftar.

“Ini justru bukan inovasi, tetapi kelatahan. Kalau dulu apa saja harus pakai kartu, sekarang aplikasi. Coba cek, berapa kartu yang ada di dompet kita? Coba cek juga HP kita, ada berapa aplikasi bikinan negara,” tukas salah seorang Pengasuh Pesantren Krapyak Yogyakarta ini.

7 syarat pendaftaran
Menilik situs web https://subsiditepat.mypertamina.id./, terdapat 7 syarat pendaftaran. Pertama, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu: KTP, STNK, Foto Kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Kedua, buka website subsiditepat.mypertamina.id. Ketiga, centang informasi memahami persyaratan.

Keempat, klik daftar sekarang. Kelima, ikuti instruksi dalam website tersebut. Keenam, tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat surel yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di laman resmi secara berkala. Ketujuh, apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Syarat-syarat tersebut dianggap berbelit dan terlalu lama konfirmasinya. Kerja aplikasi online semestinya secara realtime, tidak harus menunggu selama 7 hari. Belum lagi nanti akan ada kendala dan pendaftarnya semakin banyak, waktu konfirmasi akan molor panjang.

Pada kasus aplikasi lain, setelah mengikuti semua tahap pendaftaran, masih diminta untuk melampirkan fotokopi identitas. Tentu sangat tidak efektif. MyPertamina demikian juga, sudah daftar tapi masih diminta cetak code QR.

Sosialisasi yang kurang dan aturan yang belum siap menjadi pangkal persoalan. Masyarakat diminta untuk mengunduh aplikasi MyPertamina melalui smartphone atau mendaftarkan diri di situs web https://subsiditepat.mypertamina.id./

Editor: Musthofa Asrori