Lukman Hakim Saifuddin Sebut Pemilu adalah Wujud Kedaulatan Rakyat, Bukan Perebutan Kekuasaan

Depok, NU Online

Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan pentingnya meluruskan persepsi masyarakat terhadap pemilihan umum (pemilu). Ia menjelaskan, pemilu selama ini dikesankan sebagai perebutan kekuasaan. Padahal menurutnya pemilu adalah manifestasi kedaulatan rakyat.

“Jadi selama ini pemilu itu dikesankan sebagai perebutan kekuasaan, ini sesuatu yang menurut saya perlu diluruskan. Pemilu itu sebenarnya manifestasi, wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ujarnya dalam Festival 4 Peace pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Gusdurian di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/2023).

Lukman menjelaskan, pemilu merupakan proses kepemimpinan yang diatur dalam konstitusi dan dilaksanakan secara reguler atau senantiasa diperbarui. Kemudian pemilu yang hakikatnya di tangan rakyat diserahkan kepada yang mendapatkan mandat untuk menjalankan kepemimpinan yang syaratnya harus memiliki kekuasaan.

“Jadi, kekuasaan itu tidak diperebutkan sebenarnya tetapi kekuasaan itu diberikan, maka partai politik termasuk capres-cawapres, dan seluruh penyelenggara negara itu harus memiliki cara pandang bahwa kekuasaan itu tidak diperebutkan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan itu diberikan dari rakyat yang memiliki kedaulatan, kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan atau amanat. Namun dengan syarat bahwa peserta, penyelenggara, dan rakyat harus adil.

“Kita semua itu juga punya tanggung jawab yang sama, bagaimana proses serah terima kekuasaan ini, kedaulatan ini juga berlangsung secara adil. Jadi, sejalan dengan imbauan Jaringan Gusdurian, pemilu yang damai itu harus adil, jujur. Sehingga kita kemudian menjadi warga negara yang melaksanakan pemilu secara bermartabat,” terangnya.

Ia berharap para peserta pemilu, baik itu partai politik, capres-cawapres, tim suksesnya, penyelenggaraannya, dan rakyat, bisa adil, serta biasa memahami bahwa keadilan itu bisa diwujudkan.

Lebih lanjut Lukman mengatakan, jika proses transformasi kekuasaan dipahami sebagai esensi ajaran, dengan tujuan untuk menjamin rasa aman serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tidak terkekang, dapat disimpulkan bahwa esensi sebenarnya dari bagaimana kekuasaan mengalami transformasi adalah kemanusiaan pada akhirnya.

“Maka nilai-nilai kemanusiaan itu yang menurut saya harus dikedepankan ketika kita menghadapi perbedaan, keragaman aspirasi, dan bagaimana mengartikulasikan perbedaan itu melalui kampanye. Sehingga ujaran-ujaran kebencian, memaksakan kehendak, apalagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu sesuatu yang bertolak belakang dari kemanusiaan itu sendiri,” pungkasnya.