Mandek 1 Dekade, Penerimaan Pajak Indonesia Berkisar 9-10 Persen Per Tahun

Jakarta, NU Online
Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, mengungkapkan penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia mandek semenjak 10 tahun yang lalu pada kisaran 9 sampai 10 persen per tahun. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Ini yang menjadi pertanyaan besar kita? Apa yang salah dalam sistem perpajakan Indonesia ketika tax ratio-nya di angka itu saja," katanya pada diskusi bertajuk ''ISNU Forum for Investment, Trade, and Global Affairs'' di lantai 8 gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (11/6/2025).

Ia menilai, untuk mengukur kinerja pengambil pajak tidak bisa diukur hanya dari target yang didapatkan per tahun, melainkan pencapaian angka penerimaan pajak dengan mengikuti tren ekonomi yang ada.

"Jangan sampai ekonomi kita naik, tapi tax ratio kita stagnan. Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak bisa di-capture, tidak bisa ditangkap sebagai penerimaan pajak," katanya.

Spesifik soal PR Prabowo-Gibran dalam penerimaan pajak, Darussalam menjelaskan bahwa jika tidak kunjung dibenahi maka pemerintah bakal kesulitan dalam melakukan pembangunan serta kebijakan fiskal negara juga akan berdampak.

"Ruang untuk melakukan apa pun juga dalam pemerintah sekarang ini uangnya terbatas," katanya.

Di samping itu, ia mendorong akan adanya reformasi kelembagaan di tubuh otoritas pajak itu sendiri. Perombakan regulasi dan administrasi memang sudah dicoba berkali-kali, tapi belum menemui hasil yang memuaskan.

‘’Kita sudah mereformasi regulasi peraturan perpajakan. Kita sudah mereformasi kebijakan perpajakan. Kita sudah mereformasi administrasi pajak, tetapi angka ini tidak bergerak, tax ratio cuma segitu aja.’’ 

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa negara telah memindahkan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi di bawah kendali Mahakamah Agung (MA) pada 2027 mendatang.

"Menurut saya sesuatu yang bagus Badan Penerimaan Pajak untuk menggenjot penerimaan pajak yang hari ini penerimaan pajak kita nggak pernah berubah," katanya.

Tak hanya itu, Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis UI Ibrahim Kholilul Rohman menambahkan, negara perlu meneliti lebih lanjut letak kesalahan yang menyebabkan penerimaan mandek sebesar 9 sampai 10 persen selama 10 tahun terakhir.

"Salahnya itu di bagian collection atau memang kemampuan bayar pajak kita segitu-segitu saja. Tapi kalau growth-nya (pertumbuhan ekonomi) masih di atas 5 persen, mestinya ada proporsional juga tax ratio-nya mungkin nambah 1 (sampai) 2 persen," jelasnya.

Ibrahim menjelaskan beban pemerintahan Prabowo-Gibran juga cukup berat karena menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Tax ratio hampir 20-an sekian persen. Jadi, luar biasa sekali challange yang kita hadapi ke depan," jelasnya.

Diketahui, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua PBNU KH Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz), Ketua ISNU Forum Hery Haryanto Azumi, Guru Besar Bidang Politik Perpajakan Nasional Unissula Prof. Edi Slamet Irianto, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.