Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Jumat, 18 September 2026

Mantan Napi Koruptor Ikut Pilkada, Lakpesdam NU Menolak

NU Online · Rabu, 25 Juli 2018 | 06:00 WIB

Download PDF

Jakarta, NU Online

Ketua Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad mengatakan mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

Menurut Rumadi upaya tersebut sebagai hal yang tepat dilakukan. Pasalnya para mantan napi korupsi sudah terbukti pernah menciderai amanah rakyat dan sudah dibuktikan dalam pengadilan.

“Apa Indonesia sudah kehabisan generasi bersih sehingga mantan koruptor bisa menjadi caleg? Di Indonesia masih banyak orang-orang baik dan bersih,” ungkapnya, Rabu (25/7) pagi.

(Baca: Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Ini Tanggapan Sufi)

Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengatakan kurang sependapat dengan anggapan bahwa mantan napi koruptor boleh saja menyalonkan diri dalam Pileg, karena pencalonan tersebut merupakan hak mereka sebagai warga Negara.

“Jangan permisif dengan mantan koruptor untuk jabatan publik seperti DPR atau DPRD,” tegasnya.

Ia menegaskan masyarakat dan pihak terkait harus dididik dengan persoalan korupsi yang merusak bangsa.

Seperti diberitakan beberapa waktu ini muncul wacana KPU mengatur pelarangan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri dalam Pileg. Wacana ini sebagai langkah KPU untuk memunculkan anggota legislatif yang bebas dari korupsi. (Kendi Setiawan)

: Kendi Setiawan

Editor: Kendi Setiawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

Cinta kepada NU: Lutut Soekarno dan Lutut Saya di Muktamar

Keracunan MBG Berulang, P2G Minta Kepala BGN Mundur dan Program Dihentikan

Menteri Agama Lantik Basnang Said Jadi Dirjen Pesantren Pertama

Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam? Ini Urutan Kriterianya Menurut Ulama Fiqih

Kemarau Diprediksi Berlangsung hingga November 2026, Ini Imbauan kepada Masyarakat

Serahkan Jabatan Menkeu kepada Suahasil Nazara, Purbaya Menolak Teks Pidato Panjang

Terkini

Lihat Semua

Daerah

LP Ma’arif NU Halut Siapkan Sekolah Umum Berbasis Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Karakter

Kamis, 17 September 2026 | 21:30 WIB

Jatim

Unusa Buka Lowongan Dosen Fakultas Kesehatan, Pendaftaran Dibuka hingga 30 September 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:00 WIB

Internasional

Pengamat Soroti Dua Tantangan Muslim Bangsamoro: Anggaran dan Pembagian Sumber Daya

Kamis, 17 September 2026 | 18:00 WIB

Nasional

Pemerintah Instruksikan Penanganan Korban dan Penyelidikan Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Kamis, 17 September 2026 | 17:00 WIB

Internasional

Pemilu Perdana Muslim Bangsamoro Buka Jalan Negosiasi Politik, Redam Kekerasan

Kamis, 17 September 2026 | 16:00 WIB

Mantan Napi Koruptor Ikut Pilkada, Lakpesdam NU Menolak

Menhaj Tekankan Integritas dan Amanah dalam Pengelolaan Anggaran Haji 2027

Pemerintah Instruksikan Penanganan Korban dan Penyelidikan Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Prabowo Bicara soal Reshuffle Kabinet, Sebut Evaluasi Dilakukan Terus-Menerus

Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Produksi BBM E20

Pemerintah Bakal Tetapkan Pelaku Karhutla Dijerat Sanksi Sebagai Terorisme Ekologi

Menhaj Tekankan Integritas dan Amanah dalam Pengelolaan Anggaran Haji 2027

Pemerintah Instruksikan Penanganan Korban dan Penyelidikan Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Prabowo Bicara soal Reshuffle Kabinet, Sebut Evaluasi Dilakukan Terus-Menerus

Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Produksi BBM E20

Pemerintah Bakal Tetapkan Pelaku Karhutla Dijerat Sanksi Sebagai Terorisme Ekologi

Putusan MK: Penggunaan Dana Desa Tak Bisa Ditentukan Pemerintah Pusat Secara Sepihak

Gugatan MBG Watch Dikabulkan Sebagian, MK Tegaskan Perubahan Anggaran Harus Disetujui DPR

KM Virgo Transport 8 Terus Bergeser, Basarnas Libatkan Ahli dari Hong Kong dan Amerika untuk Penyelamatan