Massa Aksi Indonesia Sadar Kompak Acungkan Tiga Jari: Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan

Jakarta, NU Online

Massa aksi Indonesia Sadar kompak mengacungkan simbol tiga jari saat tertahan aparat TNI-Polri di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, ketika hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan NU Online, massa aksi di Jalan Jenderal Sudirman beberapa kali mengacungkan simbol tiga jari. Mengutip akun Instagram @bemui.official, simbol tersebut menyiratkan pesan “Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan”.

Massa aksi juga membentangkan spanduk besar berwarna putih yang memuat simbol tiga jari tersebut.

Di samping simbol itu, tertulis kutipan puisi “Apa Guna” karya Wiji Thukul: “Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu.”

Sementara itu, massa aksi yang telah berkumpul di Bundaran HI juga memperlihatkan simbol tiga jari. Mereka berkumpul sambil menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki.

“Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata,” nyanyi massa aksi.

Pantauan NU Online menunjukkan massa aksi di Jalan Jenderal Sudirman belum berhasil melewati barikade aparat TNI-Polri. Situasi sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dan aparat. Massa aksi lainnya mengingatkan peserta agar tidak terprovokasi.

“Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi,” seru sejumlah peserta. Setelah seruan tersebut, aksi saling dorong pun terhenti.

Berikut lima tuntutan Aksi Indonesia Sadar:

1. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang berkedok program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
3. Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi ruang sipil.