Mendikdasmen Akui Banyak Kendala Teknis dalam Pelaksanaan TKA 2025

Jakarta, NU Online

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan sejumlah kendala teknis yang mewarnai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025.

Dalam rapat evaluasi bersama Komisi X DPR RI, ia mengakui berbagai gangguan yang muncul, mulai dari pemadaman listrik di daerah hingga serangan siber terhadap server pusat.

Abdul Mu’ti mengeklaim bahwa TKA tahun ini digelar dengan pengawasan ketat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Sebanyak 1.710 pengawas dari PTN diterjunkan untuk memastikan kualitas pelaksanaan ujian.

Kemendikdasmen juga menggelar gladi bersih pada 27–30 November 2025, yang diikuti 3.139.971 peserta dari 34.948 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Gladi tersebut, katanya, menjadi tahap akhir untuk memastikan sistem berjalan tanpa kendala.

“Gladi bersih dilakukan sebagai persiapan akhir untuk memastikan kesiapan substansi ujian dan kesiapan infrastruktur,” ujarnya saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (26/11/2025).

Pelaksanaan TKA untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan MAK berlangsung pada 3–6 November 2025. Sementara Paket C dan PPKPS Ulya digelar pada 8–9 November 2025. Kemendikdasmen juga mendirikan posko pusat dan daerah sebagai pusat koordinasi dan bantuan teknis.

“Kemendikdasmen bersama pihak-pihak terkait memantau dan memastikan jalannya TKA sesuai dengan prosedur dengan mendirikan Posko Pusat sebagai sentra koordinasi,” tuturnya.

Dalam evaluasi tersebut, Abdul Mu’ti mengungkapkan sejumlah gangguan yang cukup menghambat pelaksanaan TKA, terutama di wilayah yang terdampak cuaca ekstrem.

“Selama pelaksanaan TKA, terdapat beberapa kendala utama seperti adanya pemadaman listrik akibat cuaca ekstrem Selain itu terdapat juga serangan siber ke server pusat,” jelasnya.

Karena gangguan tersebut, peserta TKA dari beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur dijadwalkan ikut ujian susulan pada 17–23 November 2025.

Proses ujian juga tercoreng oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun pengawas. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentoleransi praktik semacam itu.

“Pelaksanaan tahun ini juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran Kemendikdasmen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya,” tegasnya.

Masih Banyak Kekurangan yang Harus Dibenahi

Abdul Mu’ti mengakui bahwa pelaksanaan TKA 2025 masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, baik dari aspek teknis maupun integritas penyelenggaraan.

“Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan TKA masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu diperbaiki. Baik dari sisi teknis, operasional, maupun aspek penguatan integritas,” katanya.

Kemendikdasmen menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya memperkuat sosialisasi kebijakan pendidikan agar masyarakat memahami bahwa TKA bukanlah bentuk baru ujian nasional.

“Pertama, penguatan sosialisasi kebijakan menekankan pada pentingnya menanamkan nilai kejujuran kepada sekolah, siswa, dan orang tua,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa TKA harus menjadi sarana pembentukan karakter. “Melalui upaya ini, kami berharap TKA tidak hanya menjadi alat ukur capaian belajar, tetapi juga menjadi sarana menanamkan kesadaran akan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini,” tambahnya.

DPR Minta Sosialisasi TKA Diperjelas

Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi TKA. Ia meminta Kemendikdasmen memperbaiki sosialisasi agar tidak muncul anggapan keliru bahwa TKA adalah bentuk lain dari ujian nasional.

“Namun masyarakat ada banyak memahami bahwa ketika ini adalah perwujudan baru dari ujian nasional yang nantinya bisa dipakai sebagai alat untuk memvalidasi bahan raport bahkan juga menjadi alat untuk masuk ke perguruan tinggi,” ujar Sabam.

Karena itu, ia meminta pemerintah lebih tegas menjelaskan tujuan TKA. “Jadi pesan kami pak menteri agar tidak ada pemahaman yang dualisme agar program TKA ini memang dikhususkan hanya untuk memotret pendidikan kita semata,” tegasnya.

Meski demikian, Komisi X tetap memberi apresiasi terhadap penyelenggaraan TKA sebagai alat pemetaan pendidikan nasional.

“Kami memahami bahwa TKA ini adalah suatu program yang bagus nanti akan terlihat potensi anak-anak, baik juga gurunya apakah TKA ini dipengaruhi oleh sarana prasarana atau hal-hal lain,” ujar Sabam.

Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil TKA. “Jadi pesan kami dan harapan kami pak menteri kiranya nanti kami diberi penjelasan apa lanjutan dari TKA ini tindakan-tindakan apa yang harus dikerjakan ke depan,” pungkasnya.