Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memberikan keterangan saat pertemuan dengan para pemuka agama untuk menyikapi kasus di Papua, Senin (9/9) di Kantor PBNU Jakarta. (Foto: NU Online/Syakir NF)
“(Penguatan) KPK tetap kita dukung,” tegas KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, di kantornya, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (9/9).
Kiai Said juga menilai bahwa kinerja KPK sampai saat ini sudah cukup baik. “Kinerja KPK saat ini baik. Yang kita harapkan KPK menangani yang besar-besar yang kakap,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan bahwa jika UU tersebut memang harus direvisi, menurutnya perlu kajian yang mendalam sehingga masa kerja anggota DPR 2014-2019 yang tinggal tiga pekan lagi itu sudah tidak memungkinkan.
“Kalau dilakukan perubahan perbaikan, saya setuju. Tapi tidak dalam waktu yang hanya tiga minggu. Itu sudah tidak masuk akal. Proses kajian itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu tiga minggu,” jelasnya.
Melihat hal tersebut, Alissa mempertanyakan urgensinya dan ada apa di balik rencana perubahan yang sangat mendadak tersebut. Terlebih revisi UU tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.
Kalau pun mau ada perbaikan, menurutnya, harus dilakukan dengan etika yang baik, yakni dengan memberikan ruang yang cukup untuk kajian bersama, meliputi parlemen maupun eksekutif pemerintah yang diwakili oleh presiden dan masyarakat sipil.
“Itu penting gitu. Kalau seperti ini (perubahan tanpa ruang yang cukup), mereka menggunakan parlemen itu menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang,” katanya.
Lebih lanjut, Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) itu juga meminta agar pihak eksekutif harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rencana perubahan UU tersebut.
“Sehingga eksekutif punya kesempatan apakah perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Tipikor, undang-undang KPK itu memang akan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.
Sebab, lanjutnya, pihak eksekutif inilah yang mempunyai kepentingan paling besar terkait penindakan pidana korupsi itu setelah rakyat. “Pertaruhan ini buat Pak Jokowi,” tandas Alissa.
Pewarta: Syakir NF
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Beribadah Bukan Transaksi, Meluruskan Hubungan antara Hamba dengan Tuhan
2
Khutbah Jumat: Spirit Sumpah Pemuda, Jangan Bungkam Suara Anak Muda yang Peduli Bangsa
3
Alvin Tedjo, Pria Keturunan Indonesia yang Terpilih sebagai Wali Kota Mississauga di Kanada
4
Khutbah Jumat: Pentingnya Menolong Tetangga di Tengah Kesulitan Ekonomi
5
Khutbah Jumat: 3 Alasan Pemerintah Wajib Mendengarkan Aspirasi Rakyat
6
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar: Tugas Pengurus Merangkul Semua Elemen, Meningkatkan Kualitas Nahdliyin
Terkini
Lihat Semua
