Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Minggu, 11 Oktober 2026

Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua

NU Online · Senin, 9 September 2019 | 15:00 WIB

Ketua PP Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad. (Foto: Dok. NU Online)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam draf revisi tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai ada poin-poin bermasalah.

Ia menjelaskan bahwa penyelidik dalam draf revisi harus berasal dari Polri. Padahal penyelidik dalam UU direkrut secara independen. Dalam Pasal 43, disebutkan Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

“Penyelidik direkrut secara independen dari berbagai keahlian,” kata Rumadi.

Pria asal Jepara Jawa Tengah ini melihat bahwa jika penyelidik KPK harus dari Polri, KPK akan tersubordinasi. “Jangan sampai KPK menjadi Mabes Polri kedua,” tegasnya.

Jika pun Polri memiliki perwira-perwira terbaik, lanjut dia, akan lebih baik didayagunakan untuk mendukung kinerja kepolisian. “Kalau ada yang bagus, mendingan orang-orang itu dimaksimalkan untuk mendukung kepolisian,” tutur Rumadi.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa draf revisi UU tentang KPK tersebut tidak ada lagi penyidik independen. Draf tersebut menyebut bahwa penyidik harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kepolisian, dan kejaksaan.

“Hal tersebut berarti meniadakan independen. Kalau begitu berarti penyidik independen nanti secara otomatis nanti akan keluar,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Rumadi, DPR memperkuat KPK dengan perekrutan penyidik yang independen. “Seharusnya yang dilakukan oleh DPR untuk memperkuat dengan merekrut secara independen, pelan-pelan penyidik dari Polri kembali,” tegasnya.

Revisi UU KPK ini dilakukan di masa akhir yang hanya memiliki waktu tiga pekan. Lebih lanjut, revisi tersebut juga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

Pewarta : Syakir NF
Editor : Musthofa Asrori

: Muhammad Syakir NF

Editor: Ali Musthofa Asrori

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

Mengenal Enam A’wan PBNU 2026-2031 dari Kalangan Guru Besar dan Rektor Perguruan Tinggi

Khutbah Jumat: Keutamaan Mendoakan Keluarga yang Sudah Meninggal pada Hari Jumat

Khutbah Jumat: Sedekah Jumat Berkah, Menghidupkan Hari Mulia dengan Kebaikan

Khutbah Jumat: Menjaga Diri dari Maksiat Digital di Era Media Sosial

PBNU Sosialisasikan AD/ART Baru, Konferensi PWNU, PCNU, dan PCINU Dimulai 1 November 2026

Khutbah Jumat: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Keluarga dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Perundungan

Terkini

Lihat Semua

Cerpen

Pocong Ireng

Ahad, 11 Oktober 2026 | 19:30 WIB

Nasional

Luka Psikologis Usai Bencana Perlu Mendapat Perhatian

Ahad, 11 Oktober 2026 | 19:00 WIB

Syariah

Bolehkah Menyebarkan Screenshot Chat Pribadi Teman ke Media Sosial? Ini Penjelasan Hukumnya

Ahad, 11 Oktober 2026 | 18:41 WIB

Nasional

Alissa Wahid Dorong Peran Aktif Jaringan Psikolog Nahdliyin Tangani Isu Kesehatan Mental

Ahad, 11 Oktober 2026 | 18:00 WIB

Nasional

Kemen PPPA Dorong Pembinaan Anak untuk Cegah Perundungan Berulang di Lingkungan Pendidikan

Ahad, 11 Oktober 2026 | 17:00 WIB

Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua

Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan

Diskusi Bola Lakpesdam NU Jatim: Rasisme Harus Dihentikan

Kajian Islam di Malang: NU Harus Jadi Pioner Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lakpesdam dan Lesbumi Solo Sampaikan Sikap Menjamurnya Islam Transnasional

Dekan Fakultas Hukum Unej: Korupsi Akar Masalah Bangsa Ini

Luka Psikologis Usai Bencana Perlu Mendapat Perhatian

Alissa Wahid Dorong Peran Aktif Jaringan Psikolog Nahdliyin Tangani Isu Kesehatan Mental

Kemen PPPA Dorong Pembinaan Anak untuk Cegah Perundungan Berulang di Lingkungan Pendidikan

Potensi UMKM dan Peluang Ekonomi Haji dan Umrah Dihubungkan

Alissa Wahid: Kesehatan Mental Bukan Sekadar Urusan Gen Z

Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan

Diskusi Bola Lakpesdam NU Jatim: Rasisme Harus Dihentikan

Kajian Islam di Malang: NU Harus Jadi Pioner Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lakpesdam dan Lesbumi Solo Sampaikan Sikap Menjamurnya Islam Transnasional

Dekan Fakultas Hukum Unej: Korupsi Akar Masalah Bangsa Ini

Luka Psikologis Usai Bencana Perlu Mendapat Perhatian

Alissa Wahid Dorong Peran Aktif Jaringan Psikolog Nahdliyin Tangani Isu Kesehatan Mental

Kemen PPPA Dorong Pembinaan Anak untuk Cegah Perundungan Berulang di Lingkungan Pendidikan

Potensi UMKM dan Peluang Ekonomi Haji dan Umrah Dihubungkan

Alissa Wahid: Kesehatan Mental Bukan Sekadar Urusan Gen Z

Tahlil Hari Ketujuh Nyai Machfudhoh Aly Ubaid di Jakarta, Kiai Said Aqil Kenang Perjuangannya untuk NU

Gus Kikin Kenang Perjuangan Nyai Machfudhoh Aly Ubaid untuk NU

Formula Singkong-APP BRIN Pangkas Penggunaan Air Pemadaman Karhutla hingga 46 Persen