Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Senin, 29 Juni 2026

Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua

NU Online · Senin, 9 September 2019 | 15:00 WIB

Ketua PP Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad. (Foto: Dok. NU Online)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam draf revisi tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad menilai ada poin-poin bermasalah.

Ia menjelaskan bahwa penyelidik dalam draf revisi harus berasal dari Polri. Padahal penyelidik dalam UU direkrut secara independen. Dalam Pasal 43, disebutkan Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

“Penyelidik direkrut secara independen dari berbagai keahlian,” kata Rumadi.

Pria asal Jepara Jawa Tengah ini melihat bahwa jika penyelidik KPK harus dari Polri, KPK akan tersubordinasi. “Jangan sampai KPK menjadi Mabes Polri kedua,” tegasnya.

Jika pun Polri memiliki perwira-perwira terbaik, lanjut dia, akan lebih baik didayagunakan untuk mendukung kinerja kepolisian. “Kalau ada yang bagus, mendingan orang-orang itu dimaksimalkan untuk mendukung kepolisian,” tutur Rumadi.

Lebih lanjut, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengungkapkan bahwa draf revisi UU tentang KPK tersebut tidak ada lagi penyidik independen. Draf tersebut menyebut bahwa penyidik harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kepolisian, dan kejaksaan.

“Hal tersebut berarti meniadakan independen. Kalau begitu berarti penyidik independen nanti secara otomatis nanti akan keluar,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Rumadi, DPR memperkuat KPK dengan perekrutan penyidik yang independen. “Seharusnya yang dilakukan oleh DPR untuk memperkuat dengan merekrut secara independen, pelan-pelan penyidik dari Polri kembali,” tegasnya.

Revisi UU KPK ini dilakukan di masa akhir yang hanya memiliki waktu tiga pekan. Lebih lanjut, revisi tersebut juga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

Pewarta : Syakir NF
Editor : Musthofa Asrori

: Muhammad Syakir NF

Editor: Ali Musthofa Asrori

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Beasiswa Al-Azhar Mesir 2026, Cek Daftar Namanya di Sini

Pemadaman Listrik dan Pergeseran Tanggung Jawab Negara atas Barang Publik

Muktamar Ilmu Pengetahuan 2026 di UIN Sunan Kudus Perkuat Konsolidasi Ilmuwan NU untuk Transformasi Sosial

Prediksi Cuaca 26 Juni-2 Juli 2026: Kemarau Makin Terasa, Dinamika Atmosfer Picu Hujan di Sebagian Daerah

Gempa Magnetudo 5,6 Guncang Pacitan, Terasa hingga Yogyakarta

Festival Adat Budaya Nusantara, Lebih dari 100 Raja dan Sultan Sedunia Bakal Kumpul di Salatiga

Terkini

Lihat Semua

Nasional

BPKH Dukung Rekomendasi Munas NU, Distribusi Nilai Manfaat Dana Haji Diarahkan Lebih Adil

Senin, 29 Juni 2026 | 21:00 WIB

Daerah

PWNU DIY dan UNU Yogyakarta Susun SOP Perlindungan Anak untuk Pesantren

Senin, 29 Juni 2026 | 20:00 WIB

Nasional

RMI PBNU Dorong Pemanfaatan AI dengan Pendekatan Spiritual Pesantren

Senin, 29 Juni 2026 | 19:00 WIB

Daerah

Daily Sastra Dorong Budaya Literasi Pemuda Rembang Lewat Kelas Esai Kreatif

Senin, 29 Juni 2026 | 16:00 WIB

Daerah

Senyum Muharam 1448 H: 100 Anak Yatim di Bantul Terima Santunan LAZISNU DIY

Senin, 29 Juni 2026 | 15:00 WIB

Lakpesdam PBNU: KPK Jangan Sampai Jadi Mabes Polri Kedua

Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan

Diskusi Bola Lakpesdam NU Jatim: Rasisme Harus Dihentikan

Kajian Islam di Malang: NU Harus Jadi Pioner Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lakpesdam dan Lesbumi Solo Sampaikan Sikap Menjamurnya Islam Transnasional

Dekan Fakultas Hukum Unej: Korupsi Akar Masalah Bangsa Ini

DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus, Negara Bisa Hemat Lebih dari Rp1 Triliun

BPKH Dukung Rekomendasi Munas NU, Distribusi Nilai Manfaat Dana Haji Diarahkan Lebih Adil

RMI PBNU Dorong Pemanfaatan AI dengan Pendekatan Spiritual Pesantren

Pemerintah Tetapkan Logo Resmi HUT ke-81 RI, Ini Makna Desain dan Cara Unduhnya

Biaya Mobilitas Jadi Beban, Pengamat: Guru Butuh Transportasi Layak

Gandeng Kemenko PMK, Lakpesdam NU Mataram Gelar Bazar Layanan

Diskusi Bola Lakpesdam NU Jatim: Rasisme Harus Dihentikan

Kajian Islam di Malang: NU Harus Jadi Pioner Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lakpesdam dan Lesbumi Solo Sampaikan Sikap Menjamurnya Islam Transnasional

Dekan Fakultas Hukum Unej: Korupsi Akar Masalah Bangsa Ini

DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus, Negara Bisa Hemat Lebih dari Rp1 Triliun

BPKH Dukung Rekomendasi Munas NU, Distribusi Nilai Manfaat Dana Haji Diarahkan Lebih Adil

RMI PBNU Dorong Pemanfaatan AI dengan Pendekatan Spiritual Pesantren

Pemerintah Tetapkan Logo Resmi HUT ke-81 RI, Ini Makna Desain dan Cara Unduhnya

Biaya Mobilitas Jadi Beban, Pengamat: Guru Butuh Transportasi Layak

Rais Syuriah PBNU Ingatkan Pengurus PWNU Aceh: Jangan setelah Dilantik Malah Jadi Urusan

Anak-Anak Pesisir Menanggung Dampak Pembangunan yang Abaikan Krisis Iklim

Foto Korban Kekerasan Beredar di Medsos, Komnas Perempuan Minta Masyarakat Jaga Privasi