PBNU Percepat Penyelesaian SK, Prioritaskan Kerteker dan Perpanjangan

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempercepat penyelesaian surat keputusan (SK), dengan memprioritaskan SK kerteker dan perpanjangan guna mencegah kevakuman kepengurusan.

Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni menjelaskan bahwa salah satu agenda utama rapat adalah percepatan penyelesaian SK dengan berpegang pada prinsip kemudahan sesuai regulasi. Menurutnya, prioritas diberikan pada SK kerteker dan perpanjangan agar roda organisasi tetap berjalan dan pelaksanaan konferensi tidak terhambat.

Ia menyebutkan bahwa tim panel telah melakukan pengelompokan terhadap sejumlah SK berdasarkan statusnya, mulai dari yang sudah diterbitkan, dalam proses penandatanganan, hingga yang sedang diinput ke sistem Digdaya.

“Alhamdulillah tadi dilaporkan ada beberapa pengelompokan dari SK-SK yang diselesaikan oleh tim panel. Ada SK yang sudah diterbitkan, ada SK yang sedang proses tanda tangan, ada SK yang sedang diinput ke Digdaya, dan seterusnya,” ujar Amin Said kepada NU Online, usai Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan arahan agar proses penyelesaian SK berlandaskan prinsip At-Taisir, yaitu memberikan kemudahan sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan regulasi.

"Ketua Umum tadi memberikan arahan agar dalam pemrosesan SK-SK ini kita memegang prinsip At-Taisir. Artinya memberikan kemudahan-kemudahan karena PBNU sifatnya adalah regulator, maka pegangannya adalah regulasi,” ujarnya.

Amin menambahkan, Gus Yahya juga menekankan pentingnya memprioritaskan SK kerteker dan perpanjangan untuk menghindari kekosongan kepengurusan serta memperlancar pelaksanaan konferensi.

“Kemudian yang berikutnya SK-SK kerteker dan perpanjangan itu hendaknya diprioritaskan agar jangan sampai ada kevakuman di dalam kepengurusan. Ini penting. Demikian juga mengenai pelaksanaan konferensi-konferensi yang sudah mengajukan agar segera diberikan kemudahan di dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Selain itu, rapat ini membahas progres penyusunan roadmap NU untuk 25 tahun ke depan. Tim yang ditugaskan telah melaporkan perkembangan pekerjaannya dan menunjukkan adanya kemajuan.

“Kita memberikan penegasan tim ini diberikan waktu sampai akhir Mei, selama-lamanya itu sudah bisa menyelesaikan agar dapat segera diuji publik dan selanjutnya dibawa sebagai materi kompas dan pada gilirannya nanti tim ini akan disampaikan ke muktamirin untuk menjadi bahan muktamar,” ujarnya.

Agenda lain yang dibahas adalah program peningkatan ketahanan masyarakat sebagai bagian dari crash program PBNU. Program ini dikoordinasikan oleh Ketua PBNU Alisa Wahid bersama sejumlah pengurus lainnya.

“Kita menggalang kerja sama dengan berbagai pihak dengan ormas-ormas keagamaan yang lain untuk merumuskan satu program untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak selalu mudah di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi risiko ke depan, PBNU menginisiasi gerakan ketahanan masyarakat dengan melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk bersama-sama memperkuat ketahanan sosial.

Kontributor: Ahmad Syafiq S