Pemerintah Cari Jalan Keluar Atasi Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh

Jakarta, NU Online

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh Mahfud MD mengatakan, Pemerintah Indonesia sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ribuan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang (pengungsi Rohingya). Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud dikutip Antara.

Mahfud mengungkapkan, pihaknya juga akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Dia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud mengatakan bahwa negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, imbuh Mahfud, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia (pengungsi Rohingya) berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Pada Senin (4/12/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud Md untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.

Wapres buka opsi tampung Rohingya di Pulau Galang

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antarpemangku kepentingan.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Maruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini.

Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pihaknya menyebut bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR).

"Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu jadi beban," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan dan menghubungkan para pengungsi itu dengan UNHCR guna menemukan langkah solutif bagi para pengungsi Rohingya.

"Ya, ini kan soal solidaritas. Jadi pemerintah sebaiknya membuat semacam perencanaan, meskipun tidak harus menjadi warga negara, tetapi mereka mesti ditolonglah dan dihubungkan dengan UNHCR. Sebenarnya kan UNHCR siap untuk membantu, tetapi kan untuk itu ada proses. Jadi pemerintah harus membantu untuk proses tersebut," ujar Suaedy di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, Jumat (24/11/2023).