Soal Pengungsi Rohingya, Alissa Wahid: Pemerintah Harus Utamakan Aspek Kemanusiaan

Depok, NU Online
Penanganan pengungsi Rohingya akan berlarut-larut jika negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki langkah tegas dan konkret. Indonesia, yang tahun ini dipercaya menjadi Ketua ASEAN, bisa mengambil peran dan menekan rezim junta miiter Myanmar. 

 

Hal ini disampaikan Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qatrunnada Wahid ditemui NU Online usai gelaran Rakernas Gusdurian di Wisma Haji Depok, Ahad (26/11/2023) sore.

 

"Sebagai pemimpin ASEAN, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dan UUD 1945 disebutkan soal kemanusiaan dan perdamaian abadi, Pemerintah harus menerima Rohingya dan membantu setidaknya sampai beberapa waktu supaya mereka bisa mulai menata kehidupannya dulu," tutur Alissa.

 

Alissa menyebut pengungsi Rohingya di Aceh harus dibantu atas nama kemanusiaan. Bukan tanpa alasan, UUD 1945 menyebut tentang komitmen bangsa menjaga perdamaian dunia salah satunya menangani korban-korban konflik besar terlebih pengungsi Rohingnya berjumlah ratusan.

"Rohingya itu kan susah, mereka enggak punya kenegaraan. Harusnya mereka menjadi bagian dari Myanmar, tapi tidak diakui. Karena itu, sekarang mereka mencari kehidupan baru," terangnya.

 

Alissa berkisah, dulu Pemerintah pernah menolong dengan menerima warga Rohingnya di Pulau Galang. Namun, ketika ada petani menolong warga Rohingya justru dipidana. Gusdurian pernah membantu keluarga petani tersebut.

"Pemerintah belum meratifikasi panduan UNHCR sehingga belum punya dorongan terpaksa untuk menampung orang-orang Rohingya. Namun, menurut saya pemerintah tetap harus membantu atas nama kemanusiaan," jelasnya.