Pergunu Minta Tak Ada Bagian yang Diabaikan dalam Penulisan Sejarah Indonesia

Jakarta, NU Online

Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menyampaikan pandangan dan sikap atas gagasan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia terkait Penulisan Sejarah Nasional Indonesia (SNI).

Wakil Ketua Umum PP Pergunu Achmad Zuhri memandang inisiatif ini sebagai langkah penting dan strategis dalam memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa Indonesia.

“Pertama, secara prinsip, Pergunu mendukung penuh ide penulisan Sejarah Nasional Indonesia. Sudah semestinya seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap narasi sejarah bangsanya sendiri. Namun demikian, proses penulisan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sejarah,” kata Zuhri, pada Senin (26/5/2025).

Lebih lanjut, Zuhri meminta agar tidak boleh ada bagian sejarah yang diabaikan, baik yang manis maupun yang pahit, baik dari pihak penguasa maupun kelompok oposisi yang terpinggirkan.

Sebab menurutnya, sejarah adalah hasil dari dinamika sosial dan politik yang kerap kali merupakan pertarungan narasi antara pihak yang berkuasa dan yang tersisih.

“Kedua, Pergunu mendorong agar penyajian sejarah nasional menggunakan pendekatan bahasa dan media yang sesuai dengan generasi muda saat ini. Diperlukan inovasi dalam metode pengenalan sejarah agar anak-anak dan remaja Indonesia tertarik, terlibat, dan mampu memahami pentingnya sejarah nasional sebagai fondasi karakter dan jati diri,” jelasnya.

Ketiga, tujuan utama dari penulisan Sejarah Nasional Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Dalam semangat tersebut, kata Zuhri, sangat penting untuk secara eksplisit memasukkan kontribusi kaum santri dan para ulama dalam sejarah panjang bangsa Indonesia.

Secara lebih luas, Zuhri meminta agar narasi sejarah bangsa harus mencerminkan peran signifikan umat Islam dan tokoh-tokoh pesantren dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

“Keempat, penulisan Sejarah Nasional Indonesia harus tetap mendengarkan, menghargai, dan mempertimbangkan masukan dari para ahli sejarah. Kajian akademik yang objektif dan relevan dengan konteks kekinian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa narasi sejarah nasional tidak bersifat parsial, manipulatif, atau politis,” imbuhnya.

Kelima, Pergunu menyatakan kesiapan untuk berkontribusi aktif dalam proses penulisan maupun pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia secara komprehensif.

Zuhri memastikan bahwa Pergunu siap mengerahkan sumber daya guru, akademisi, dan jejaring pesantren untuk menjadi bagian dari gerakan literasi sejarah nasional yang inklusif, berkeadilan, dan membangun.

“Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan fondasi masa depan. Mari kita tulis sejarah Indonesia dengan jujur, adil, dan berpihak pada kebenaran,” tutup Zuhri.