Presiden Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Segera Ditambah

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menyebut respons pemerintah dalam menangani bencana di Indonesia semakin cepat dan masif. Ia mencontohkan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025 yang dinilainya cukup berhasil.

“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” kata Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Meski demikian, Prabowo menginginkan kemampuan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana nasional terus ditingkatkan. Ia memerintahkan penambahan alokasi anggaran kebencanaan agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih besar sebelum bencana terjadi.

“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara segera signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan, termasuk penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak asap yang ditimbulkan.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” jelasnya.

Menurut Prabowo, kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire menuntut pemerintah memiliki kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

72 Ribu Hektare Lahan Gambut Terbakar

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan sebanyak 72.009,10 hektare lahan gambut di enam provinsi telah terbakar.

Menurutnya, karakter lahan gambut yang sulit dipadamkan membuat penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api di permukaan.

“Itu yang terbesar ada di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Ada yang masuk lahan konsensi, ada yang merupakan lahan masyarakat,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin (7/9/2026).

Enam provinsi tersebut merupakan wilayah yang mencatat luasan kebakaran lahan gambut berdasarkan laporan BNPB.