Program Koperasi Desa Berisiko Membebani Desa dan Masyarakat

Batang, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali menilai program koperasi desa Merah Putih berisiko menimbulkan beban bagi desa dan masyarakat. Ia menyebut skema pembiayaan yang melibatkan pinjaman menyimpan potensi kegagalan yang cukup besar.

“Proyek koperasi desa Merah Putih saya kira potensi gagalnya lebih besar daripada berhasilnya. Indomaret saja tidak berani membuka gerai di setiap desa,” ujar Savic dalam Sarasehan Lakpesdam PCNU Batang bertema Prioritas Kebijakan Bergeser; Pembangunan Desa, Pendidikan, dan Kesehatan Terpinggirkan pada Sabtu lalu di Gedung MWCNU Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Savic menjelaskan, program koperasi desa dengan kebutuhan modal hingga miliaran rupiah pada praktiknya bersumber dari pinjaman yang harus ditanggung desa.

“Ini koperasi tiap desa dengan modal kurang lebih Rp3 miliar. Pinjaman dari proyek pemerintah pusat, tapi yang disuruh mencicil kepala desa dan masyarakat. Dana desa itu jatahnya masyarakat untuk membangun desa, termasuk penanganan stunting dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini kebijakan tersebut masih berjalan dan berpotensi menggeser mandat utama dana desa.

“Mandat dana desa untuk stunting dan pengentasan kemiskinan belum dicabut, tetapi lebih dari 50 persen dana desa digunakan sebagai jaminan untuk membayar utang koperasi desa yang saya kira berpotensi gagal,” katanya.

Savic juga mempertanyakan kesiapan desa dalam mengelola usaha dengan nilai investasi besar. Menurutnya, tidak semua desa memiliki potensi bisnis yang layak untuk dikembangkan dalam skala tersebut.

“Tidak semua desa punya potensi bisnis yang visibel. Ada desa yang mungkin bisa, tetapi sebagian besar belum tentu. Ini dijalankan tanpa studi kelayakan yang memadai,” ujarnya.

Ia menilai program tersebut cenderung dipaksakan sebagai prioritas nasional tanpa mempertimbangkan kondisi riil desa.

“Ini proyek pusat, tetapi yang menanggung risikonya desa. Dana desa dijadikan jaminan, sehingga ruang geraknya jadi terbatas,” ungkapnya.

Savic menegaskan, desa seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk menentukan kebutuhan akan koperasi.

“Seharusnya desa ditanya, apakah membutuhkan koperasi atau tidak. Jika tidak wajib, mestinya ada pilihan. Kalau dipaksakan, ini berisiko,” katanya.

Ia membandingkan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai lebih realistis karena dapat dimulai dari skala kecil dan berkembang secara bertahap.

“Daripada memulai dengan utang Rp3 miliar, lebih baik BUMDes dengan modal kecil dulu, misalnya Rp200 juta. Dari situ bisa belajar, berkembang, dan membangun manajemen secara bertahap,” ujarnya.

Savic mengingatkan bahwa desa bukan entitas bisnis yang siap menanggung risiko utang jangka panjang. “Desa itu bukan korporasi. Kalau gagal, yang terdampak adalah masyarakat desa,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa perencanaan matang, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik, program koperasi desa berpotensi gagal dan justru menjadi beban baru. “Kalau tidak berjalan, cicilannya tetap harus dibayar. Ini berbahaya,” katanya.

Ia juga mengkhawatirkan dampak terhadap penggunaan dana desa yang selama ini menjadi instrumen penting pembangunan di tingkat lokal.

Savic menegaskan, setiap kebijakan yang menyasar desa seharusnya berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. “Jangan sampai niatnya membantu, tetapi justru membebani,” pungkasnya.