Rakornas PMII Se-Indonesia Rumuskan Delapan Tuntutan untuk DPR, Pemerintah, dan Aparat
NU Online · Rabu, 18 November 2026 | 21:30 WIB
Suci Amaliyah
Kontributor
Bandung, NU Online
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bandung, Jawa Barat, menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas). Forum tersebut mempertemukan pengurus pusat dan daerah untuk menyatukan langkah organisasi sekaligus membahas berbagai persoalan, mulai dari isu daerah hingga nasional.
Salah satu hasil Rakornas adalah pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro pada Rabu (18/11/2026). Dalam pernyataan tersebut, PMII meminta DPR RI memasukkan tindak pidana perjudian daring sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Shofi, sapaan akrabnya, menilai penegakan hukum terhadap perjudian daring dan narkoba selama ini lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah. Sementara itu, bandar dan pemodal yang meraup keuntungan dari kejahatan tersebut dinilai belum banyak tersentuh.
“Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya,” tegas Shofi.
Dari Daerah ke Meja Nasional
Rakornas menjadi ruang bagi PKC dari berbagai provinsi untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing. Masukan dari daerah tersebut kemudian dirumuskan menjadi sikap organisasi di tingkat nasional.
Karena itu, tuntutan PMII tidak hanya menyangkut perjudian daring dan narkoba. Organisasi ini juga menyoroti pertambangan ilegal, kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tata kelola fiskal. Persoalan-persoalan tersebut dinilai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Shofi, perjudian daring dan narkoba bukan lagi kejahatan biasa. Keduanya telah menjadi persoalan struktural yang merusak ketahanan keluarga, menurunkan produktivitas generasi muda, dan mengancam masa depan bangsa.
Ia menjelaskan, perjudian daring dapat menjerat masyarakat dalam kecanduan, utang, pinjaman ilegal, kemiskinan, hingga konflik sosial. Sementara itu, narkotika terus menjadi ancaman bagi kesehatan publik.
Shofi menegaskan, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Negara harus menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset hasil kejahatan melalui mekanisme hukum yang adil.
“Selama keuntungan ekonomi dari kejahatan masih dapat dinikmati oleh para bandar dan pemodal, selama itu pula ekosistem kejahatan akan terus memiliki daya untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Shofi.
Catatan Kritis untuk RUU Perampasan Aset
PMII mengapresiasi langkah DPR RI yang menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai RUU inisiatif. Meski demikian, Shofi menyampaikan catatan agar perjudian daring diatur secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset.
“Kami tidak ingin RUU Perampasan Aset hanya menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, Rakornas menghasilkan delapan tuntutan sebagai berikut:
- Aparat penegak hukum membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual kejahatan, bukan hanya menindak pelaku di tingkat bawah.
- DPR RI dan pemerintah mempertegas ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset milik bandar, pemodal, dan jaringan pengedar.
- DPR RI memasukkan perjudian daring secara tegas sebagai sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset.
- Pengelolaan aset rampasan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang baru.
- DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU.
- Kementerian Keuangan RI mengevaluasi tata kelola fiskal secara menyeluruh agar lebih berkeadilan.
- Aparat penegak hukum memberantas pertambangan ilegal.
- Pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat karhutla serta menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan.
Bekal Menuju Muspimnas
Hasil Rakornas tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam Muspimnas. Shofi menyadari bahwa perjuangan melawan perjudian daring dan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pernyataan sikap, demonstrasi, atau kampanye digital.
Karena itu, PB PMII akan menjadikan isu tersebut sebagai agenda advokasi kebijakan nasional. Langkah yang disiapkan meliputi konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, edukasi publik, serta pengawalan proses legislasi RUU Perampasan Aset.
“Kami ingin memastikan bahwa PMII tidak hanya hadir sebagai organisasi yang hanya mengkritik kebijakan negara, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual mahasiswa yang mampu menawarkan solusi, memberikan rekomendasi, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat,” tutur Shofi.
Ia juga mengingatkan agar perampasan aset tidak menjadi alat kesewenang-wenangan negara. Setiap prosesnya harus berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
“Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada di lapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan,” pungkasnya.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
4
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Indonesia dalam Rivalitas Amerika dan Cina di Selat Malaka
Terkini
Lihat Semua