Selain Rekomendasi WHO, Pemilihan Vaksin Covid Perlu Perhatikan 7 Hal Ini

Jakarta, NU Online
Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa Pemerintah  memilih vaksin Covid-19 secara hati-hati dan melalui beberapa kriteria atau pertimbangan. Setidaknya ada tujuh hal yang diperhatikan dalam pemilihan vaksin yang akan diberikan secara gratis bagi masyarakat.

Ketujuh hal tersebut adalah: (1) Keamanan (tidak ada efek samping berat); (2) Efikasi (ideal : 70%; minimal 50%); (3) Lama perlindungan panjang (setidaknya 1 tahun); (4) Stabilitas penyimpanan ( suhu 2 - 8⁰C); (5) Kemasan: Multidose (Optimalisasi kapasitas rantai dingin vaksin); (6) Platform yang sama untuk memudahkan evaluasi; dan (7) Persetujuan penggunaan dari BPOM (Mendapatkan Emergency Use Authorization/EUA).

"Pemerintah hanya akan menggunakan vaksin yang aman dan sudah lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO," tegasnya dalam serial webinar Forum Kesehatan Nusantara yang diadakan Masyarakat Profesional Santri (NU Circle) bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter NU, NUCareer dan Bank Syariah Mandiri, Jumat (18/12)

 
Menurutnya saat ini berbagai persiapan sudah dilakukan pihaknya. Dari sisi logistik, cold chain yang terkait dengan prosedur untuk menjaga suhu vaksin tetap terjaga kualitas dan efektivitasnya, sudah mencapai 97% secara nasional. Tenaga medis, dokter spesialis, perawat dan bidan berkompetensi  juga telah disiapkan. Vaksinator di Puskesmas dan rumah sakit lebih dari 29.635 orang.  

 
Sementara kelompok sasaran sesuai tahapan adalah petugas kesehatan, TNI, Polri, petugas hukum,  pelayanan publik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ekonomi,  guru dan tenaga pendidik dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, PT, aparatur pemerintah pusat, daerah dan legislatif, serta kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya.  

Vaksin diberikan gratis
Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan disediakan secara cuma-cuma alias gratis, tanpa kecuali. Pemberian vaksin juga tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS seperti isu yang berkembang. Menurutnya, Pemerintah tengah berupaya untuk menyediakan akses yang luas terhadap vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang, supaya kita bisa kembali hidup dengan normal,” katanya melalui akun media sosialnya.

Saat ini, pemerintah masih menunggu tahapan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila tahapan ilmiah tersebut telah selesai dilakukan, maka pemerintah akan segera menyelenggarakan vaksinasi massal. Selain itu, pemerintah juga melibatkan pihak lain seperti Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan keamanan serta kehalalan dari vaksin Covid-19.

"Sembari sama-sama menunggu, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, hingga rajin mencuci tangan," pungkasnya.

Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Kendi Setiawan