Soal Pengungsi Rohingya, Jokowi: Bantuan Kemanusiaan akan Diberikan

Jakarta, NU Online 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterangan pers terkait lonjakan jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Namun, bantuan tersebut akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ucap dia dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Sementara itu, Jokowi juga menduga akan keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsi tersebut.

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsi ini,” kata Presiden Jokowi 

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku TPPO yang terlibat dalam kasus ini. 

“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," ujar dia.

Pemerintah Indonesia juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan solusi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,” terang Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, gelombang kedatangan ribuan imigran pengungsi Rohingnya di sejumlah pantai Provinsi Aceh menghebohkan publik sejak pertengahan November 2023. Kehadiran mereka menuai penolakan dari masyarakat setempat, seperti di Aceh, Riau, dan Medan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Pulau Galang di Batam sempat digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam.

Namun, Mahfud menepis opsi tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Sementara itu, Antropolog UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria menyikapi serius fenomena penolakan etnis Rohingya oleh masyarakat Aceh di beberapa lokasi dalam beberapa hari terakhir. Reza mendorong masyarakat Aceh tetap membantu secara kemanusiaan karena pertolongan darurat (emergency help) itu harus tetap diutamakan.

"Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain membantu," kata Reza Idria sebagaimana dilansir NU Online pada Selasa (21/11/2023).