Standar Global LME Mengintai, Celios Ingatkan Risiko Ketergantungan dan Ketimpangan Hilirisasi

Jakarta, NU Online

Dorongan agar Indonesia menyesuaikan regulasi industri logam dengan standar London Metal Exchange (LME) berpotensi membuka peluang ekonomi, namun sekaligus menyimpan risiko serius bagi kedaulatan kebijakan dan keadilan industri nasional.

 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai arah kebijakan yang terlalu berorientasi pada standar global perlu dikaji secara kritis.

Bhima mengingatkan bahwa integrasi dengan mekanisme harga dan sertifikasi internasional seperti LME tidak boleh mengorbankan kepentingan domestik.

“Indonesia memang bisa mendapatkan akses harga premium dan pasar yang lebih luas, tetapi ada konsekuensi besar berupa ketergantungan pada mekanisme pasar global yang belum tentu menguntungkan dalam jangka panjang,” ujar Bhima dalam webinar Leveraging the London Metal Exchange for Indonesia’s Low-Carbon Metals, pada Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, sistem LME yang berbasis transparansi harga dan sertifikasi keberlanjutan, seperti pelaporan jejak karbon dan verifikasi pihak ketiga, berpotensi menjadi hambatan baru bagi pelaku industri dalam negeri, terutama perusahaan skala kecil dan menengah.

"Standar seperti itu membutuhkan biaya tinggi, baik untuk sertifikasi maupun penyesuaian teknologi. Tanpa dukungan serius dari negara, pelaku industri nasional bisa tersingkir dari rantai pasok global,” katanya.

Bhima juga mengingatkan bahwa dorongan untuk mengikuti standar LME juga dapat menggeser orientasi kebijakan dari hilirisasi berbasis nilai tambah dalam negeri menjadi sekadar pemenuhan standar pasar global. “Kalau hanya mengejar premium price dari pasar global, kita bisa kehilangan tujuan utama hilirisasi, yaitu memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.

 

Dalam dokumen rekomendasi kebijakan yang beredar, Indonesia didorong untuk menyesuaikan sistem harga domestik dengan mekanisme pasar global, memperkuat pelaporan karbon, hingga mengadopsi standar kualitas logam internasional. Selain itu, integrasi dengan platform perdagangan global seperti LME disebut dapat meningkatkan transparansi dan daya saing ekspor.

 

Namun, Bhima menilai pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan strategi perlindungan industri dalam negeri.

Ia menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara regulasi Indonesia dan persyaratan LME, terutama dalam aspek sertifikasi keberlanjutan, transparansi harga, dan integrasi pasar. “Kalau kesenjangan ini tidak diatasi dengan pendekatan bertahap dan inklusif, justru akan menciptakan dualisme pasar, di mana hanya perusahaan besar yang bisa menembus pasar global, sementara yang lain tertinggal,” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa potensi risiko kebijakan, seperti tekanan untuk melonggarkan aturan ekspor atau menyesuaikan kebijakan domestik demi memenuhi tuntutan pasar internasional. "Negara harus tetap memegang kendali atas sumber daya alamnya. Jangan sampai standar global justru menjadi alat tekanan yang melemahkan posisi tawar Indonesia,” ucap Bhima.

 

Bhima menilai langkah integrasi dengan standar global tetap bisa dimanfaatkan, asalkan dilakukan secara selektif dan strategis. “Kuncinya adalah keseimbangan. Kita bisa ambil manfaat dari pasar global, tapi tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata,” pungkasnya.