Nasional
Terkait Persoalan Papua, Peneliti: Semua Pihak Harus Tahan Diri
NU Online · Senin, 19 Agustus 2019 | 12:30 WIB
Ahmad Suaedy (paling kanan di barisan depan) seusai menjadi Komandan Upacara di Ombudsman Papua
Jakarta, NU Online
Tragedi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur menimbulkan reaksi masyarakat banyak. Pasalnya, ada tindakan represif dan rasial terhadap mereka tanpa adanya investigasi perihal dugaan kasus perusakan bendera Merah Putih yang dituduhkan kepada oknum mahasiswa.
Melihat hal itu, Ahmad Suaedy, akademisi yang meneliti Papua, meminta semua pihak agar tidak terpengaruh dan terpancing emosinya. “Semua pihak agar menahan diri untuk tidak terpancing dan melalukan dialog untuk mencari penyelesaian,” katanya kepada NU Online pada Senin (19/8).
Suaedy mengingatkan bahwa semua orang harus dipandang secara setara tanpa mengecualikan satu pihak manapun. Apalagi merendahkan dan mencaci maki pihak lain. “Ini sebenarnya seharusnya masyarakat itu memandang orang lain itu setara ya gak boleh saling merendahkan suku agama dan lain-lain,” ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia itu.
Pasalnya, lanjutnya, persoalan Papua itu masalah sensitif mengingat sejarah panjang masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan ketidakadilan.
Lebih lanjut, Suaedy meminta para tokoh masyarakat dan politik agar dapat meredam ketegangan di tengah masyarakat, tidak malah terkena provokasi dan bahkan memanas-manasi. “Kepada tokoh masyarakat dan politik, hendaknya tidak boleh terporovokasi dan memanas-manasi,” kata Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu.
Menurutnya, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Terlebih dengan teknologi yang sudah canggih saat ini, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. “Jadi sebenaranya semua hal bisa dikomunikasin dengan baik,” ujarnya.
Di samping itu, kepolisian juga harus bersikap tegas kepada orang yang melakukan penghinaan. “Maksudnya yang melakukan hate speech itu gak boleh. Polisi harus menegakkan mereka yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.
Terkait kasus tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf secara langsung kepada publik umum. Peristiwa itu, katanya, tidak mewakili masyarakat Jawa Timur secara umum.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Ustaz Tony Victor Mandawin Wanggai meminta aparat agar lebih bijak menyikapi hal tersebut dengan cara persuasif.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
4
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua
